Bahkan, staf
Ahok waktu itu pernah datang ke Purwakarta untuk riset. Namun, sejak kunjungan riset itu hingga
kini, belum ada tindak lanjut.
Kini,
Dedi menawarkan kembali ke Gubernur DKI, Anies Baswedan, untuk
membuat anggaran 2021, minimal Rp 1 triliun, guna
reboisasi hutan negara di daerah-daerah penyangga Jakarta, terutama di kawasan
sepanjang daerah aliran sungai.
Baca Juga:
Sandiaga Uno Mengaku Bangga Pernah Berjuang Bersama Prabowo, Anies dan Ganjar
Jika
pohon-pohon di DAS itu milik masyarakat, maka Pemprov DKI bisa membelinya untuk
dijadikan pohon abadi.
"Jadi,
Pemprov DKI itu nanti jadi ibu kota. Karena ibu, dia sayang pada anak-anak
kotanya. Toh misalnya, kalaupun Rp 1 triliun atau Rp 2 triliun dikeluarkan
untuk reboisasi hutan dan itu dikerjakan oleh DKI, karena uang di Jakarta pun
uang dari daerah," kata Dedi.
Dedi
mencontohkan, perusahaan membayar pajak pertambahan nilai (PPN) berdasarkan
NPWP dan rata-rata kantor mereka berada di Jakarta.
Baca Juga:
Mahasiswa Penggugat Presidential Threshold dapat Pujian dari Anies Baswedan
Artinya,
pajak itu mengalir ke Jakarta, meski pabriknya berada di daerah lain,
seperti Purwakarta, Bekasi dan sekitarnya.
"Jadi
Jakarta itu mendapat bagi hasil yang keringatnya atau rasa susah dan
pencemarannya terjadi di daerah," kata Dedi.
"Saya
menantang Gubernur Anies mengeluarkan dana Rp 1 triliun untuk penghijauan
kawasan hutan di Bogor dan daerah sekitarnya. Misalnya, DAS Citarum banyak
pohon milik rakyat di atas tanah negara. Ketika gede ya ditebang. Sayang kalau
ditebang, bagaimana kalau dibeli Pemprov DKI untuk pohon abadi," katanya.
