"[Masyarakat] lagi tinggal di bawah pohon. hujan juga mandi hujan, bayi balita dan lansia semua diguyur hujan, terus mau tinggal di mana," kata Daud.
Saat ini tambah Daud, masyarakat sangat membutuhkan terpal agar bisa dijadikan tempat bernaung, apalagi sekarang sudah memasuki musim hujan.
Baca Juga:
PUKIS Dukung Penundaan Kenaikan Tarif Masuk Pulau Komodo
Penjelasan Bapenda NTT
Sementara itu, Kepala Badan Pendapatan dan Aset Daerah NTT, Alex Lumba menjelaskan alasan pembongkaran dan penggusuran tersebut karena di atas lahan seluas 3.780 hektare di kawasan Besipae tersebut akan dilaksanakan program pemberdayaan masyarakat.
Namun rencana pembangunan jalan di lahan milik Pemprov dalam kawasan tersebut ditolak warga setempat dengan menggunakan perempuan dan anak-anak untuk melakukan aksi protes.
Baca Juga:
Ikuti Arahan Presiden, Pemprov NTT Tunda Pemberlakuan Tarif Baru Pulau Komodo
"Mereka (warga) mengedepankan perempuan dan anak-anak (untuk lakukan aksi protes), ada buktinya," jelas Alex Lumba didampingi Plt Sekda NTT, Johanna Lisapaly kepada wartawan di Kantor Gubernur NTT, Kupang, petang.
Menurutnya, aksi protes warga menggunakan 'tameng' perempuan dan anak-anak dengan menaiki eksavator. Selain itu, sambungnya, ada pula penganiayaan sekelompok orang di Besipae terhadap seorang petuga pemerintahan.
Menurutnya, papun keputusan pemerintah atas lahan di kawasan tersebut selalu dianggap salah dari sudut pandang pemikiran masyarakat.