WAHANANEWS.CO, Jakarta - Anggota DPRD Jember dari Partai Gerindra, Achmad Syahri As-Siddiqi, mendapat teguran keras dan terakhir setelah videonya bermain gim sambil merokok saat rapat viral di media sosial.
Majelis Kehormatan Partai Gerindra memutuskan sanksi tersebut dalam sidang etik yang digelar Jumat (15/5/2026).
Baca Juga:
40 Hari Sebelum Terbakar Lokasi Gudang BBM Ilegal PT ASR Sudah Diinfokan Wartawan ke Polisi, Apakah Ini Pembiaran Dari Polda Jambi ?
Dalam putusannya, Majelis Kehormatan menegaskan bahwa pelanggaran serupa di masa mendatang akan berujung pada pemberhentian dari kursi DPRD Kabupaten Jember.
"Memberikan hukuman teguran keras dan terakhir kepada saudara Ahmad Syahri As-Siddiqi, S.E., anggota Fraksi Partai Gerindra DPRD Kabupaten Jember. Apabila di kemudian hari saudara Ahmad Syahri As-Siddiqi, S.E. kembali melakukan pelanggaran, maka akan langsung dikenakan sanksi pemberhentian sebagai anggota DPRD Kabupaten Jember," ujar pimpinan sidang, Fikrah Auliyahrahman.
Kasus ini mencuat setelah Achmad Syahri terekam bermain gim dan merokok saat rapat, yang kemudian memicu sorotan luas dari masyarakat.
Baca Juga:
Danrem 042/Gapu Ikuti Vicon Peresmian 1.061 Koperasi Merah Putih oleh Presiden RI, Dorong Penguatan Ekonomi Rakyat
Menurut pengamat sosial Universitas Padjadjaran, Domy Sokara, tindakan tersebut menunjukkan rendahnya sensitivitas sebagian pejabat publik terhadap mandat yang diberikan rakyat.
"Perilaku seperti ini bukan sekadar pelanggaran etika, tetapi juga mencerminkan krisis empati terhadap masyarakat yang telah memberikan kepercayaan melalui pemilu," ujar Domy, Sabtu (16/5/2026).
Ia menilai ruang rapat dewan adalah tempat pengambilan keputusan penting yang menyangkut nasib masyarakat, sehingga setiap bentuk sikap tidak serius akan merusak wibawa lembaga legislatif.
Menurut Domy, kejadian ini harus menjadi momentum bagi partai politik untuk memperketat pembinaan kader dan memastikan wakil rakyat benar-benar memahami tanggung jawab moralnya.
Usai menjalani sidang, Achmad Syahri menyatakan menerima keputusan partai dan mengaku menyesali perbuatannya.
"Saya menyesal mungkin ada salah, saya mohon maaf," ujarnya kepada wartawan.
Permintaan maaf tersebut disampaikan sebagai bentuk pengakuan atas tindakan yang dinilai tidak mencerminkan etika seorang wakil rakyat.
Domy menambahkan bahwa sanksi keras memang diperlukan agar publik melihat masih ada mekanisme akuntabilitas di internal partai politik.
"Jika perilaku seperti ini dibiarkan, masyarakat akan semakin kehilangan kepercayaan terhadap lembaga perwakilan," tegasnya.
Dengan keputusan ini, Partai Gerindra memberikan peringatan tegas bahwa perilaku anggota dewan harus tetap menjaga martabat lembaga dan kepercayaan publik.
[Redaktur: Elsya Tri Ahaddini]
