"Butuh fasilitas
pendukung, di mana dibangun tiga lantai, lantai pertama fitness, dan lantai luar adalah ruang rapat dan ruang tamu, dan shelter,"
kata Raflis, ketika dihubungi wartawan, Jumat (20/8/2021).
Raflis mengatakan, ide pembangunan fasilitas tambahan rumah dinas DPRD
itu sudah dibuat sejak 2019, kemudian baru dieksekusi pengerjaannya pada tahun
ini.
Baca Juga:
Ketua DPRD Sumbar Minta Penempatan Kepala Sekolah Tak Dipolitisir
"Kalau saya melihat, Sekretariat,
itu kan sebuah kebutuhan, dan ide untuk membuat itu (rumah dinas) sebenarnya
udah lama, diawali idenya 2019, dan baru dieksekusi dua tahun ke
depannya," ungkap Raflis.
Raflis mengklaim, renovasi ini menciptakan lapangan kerja baru, dan
dapat menumbuhkan perekonomian masyarakat, terutama pada masa pandemi Covid-19.
"Dan dapat
meningkatkan perekonomian," jelas Raflis.
Baca Juga:
GMNI Sumbar Demo Karena Rumah Singgah Bung Karno di Padang Dihancurkan
Dosen Sosial Politik
Universitas Negeri Padang, Eka Vidya,
mengatakan, kegiatan renovasi tersebut dinilai tak patut dan
lebih buruk dibanding Gubernur membeli mobil dinas baru.
"Berkah setelah Gubernur dimarah-marahin oleh anggota dewan, tentu
ternyata terbuka banyak hal, ternyata masalahnya tidak hanya di Gubernur, namun juga di parlemen. Apa yang dilakukan, menurut ambo
(saya), jauh lebih buruk daripada apa yang dilakukan oleh
Gubernur dan Wakil Gubernur," kata Eka.
Alasannya, kata dia, proses penganggaran mobil dan
renovasi rumah dinas itu dianggarkan oleh anggota DPRD yang sama.
