"Belum
ada penjelasan dari Pemprov DKI mengapa batas penghasilan dinaikkan menjadi Rp
14 juta. Mungkin karena hingga November 2020 masih sedikit rusun DP 0 yang
terjual, yaitu hanya 481 unit," kata Eneng.
Dia
memaparkan, kenaikan batas penghasilan tersebut membuat program hunian
terjangkau menjadi semu, karena orang-orang menengah ke bawah justru menjadi tergeser
gegara tidak memiliki penghasilan yang lebih mumpuni.
Baca Juga:
Wagub DKI Minta yang Terlibat Proyek Lahan Rumah DP Rp 0 di Munjul Buka Suara
"Kalau
begini, di mana letak keberpihakan yang dijanjikan saat kampanye?" Eneng
mempertanyakan.
Dalam
RPJMD sebelum perubahan, Anies menuliskan target rusunami DP Rp 0 di angka
232.214 unit, dengan 14.000 unit akan dibangun BUMD DKI Jakarta.
Sementara
itu, 218.214 unit lainnya disediakan melalui kerja sama pemerintah dan badan
usaha (KPBU) serta pengembang swasta.
Baca Juga:
Skandal Rumah DP Rp 0, PSI Yakin Anies Terlibat
Namun,
dalam draf perubahan RPJMD, Anies disebut hanya menargetkan 10.460 unit, dengan
rincian BUMD sebagai penyedia 6.971 unit, sisanya 3.489 disediakan oleh
pengembang swasta. [dhn]
Ikuti update
berita pilihan dan
breaking news WahanaNews.co lewat Grup Telegram "WahanaNews.co News Update" dengan install aplikasi Telegram di ponsel, klik
https://t.me/WahanaNews, lalu join.
