WahanaNews.co | Relawan Percepatan Provinsi Tapanuli (RPPT) ajak masyarakat mendukung terbentuknya Daerah Otonomi Baru (DOB) Provinsi Tapanuli yang sempat ditunda akibat Moratorium yang dibuat pada masa Presiden SBY, dimana pengesahannya pada tahun 2007 sudah mengerucut dan sempat diagendakan untuk bahas dalam rapat paripurna di DPR RI.
"Kami mengajak semua komponen yang sudah berjuang selama ini dalam pembentukan Provinsi Tapanuli, dan mengajak semua untuk berjuang, jadi kita tidak tertutup, jadi harus semua," kata Martin Sirait, salah satu pemrakarsa yang tergabung dalam RPPT saat menggelar pertemuan di HKBP Cikini Jakarta, Kamis (6/10/22).
Baca Juga:
Dirjen Otda sebut Kaltara Daerah Otonomi Baru Berkembang Paling Pesat
Ia juga menyampaikan Analogi pembanding bagaimana Sang Proklamator Presiden Soekarno berjuang untuk merebut kemerdekaan negara Republik Indonesia.
"Analoginya bagaimana Proklamasi, kalau seandainya Soekarno mengajak semua masyarakat ikut Indonesia tidak jadi, itu inisiatif dari pemimpin, punya tujuan baik, konsep baik kenapa tidak," kata Martin kepada WahanaNews.co di lokasi pertemuan.
"Edukasinya disitu, dan mengajaknya disitu," lanjutnya.
Baca Juga:
Megawati Sebut Kecurangan Sudah Mulai Terlihat Jelang Pemilu 2024
Ia juga menceritakan perjalanan panjang dari para pejuang pembentukan Provinsi Tapanuli yang sempat mengerucut hingga dibahas dalam rapat paripurna DPR RI pada Tahun 2007.
“Kita sudah menempuh perjalanan panjang, dengan dokumen dokumen Pendukung yang dengan jerih payah kita kumpulkan dari Tahun 2001 hingga 2007, saya rasa sudah waktunya kita bersatu untuk memohon, meminta pak Presiden Jokowi untuk mencabut Moratorium Provinsi Taput, agar Provinsi Tapanuli segera dimekarkan,” ujar Martin.
Terpisah, Selamat Silaban yang juga salah satu pemrakarsa pembentukan Propinsi Tapanuli menjelaskan gerakan ini sejalan dengan program Presiden Joko Widodo untuk mempercepat pembangunan kawasan Danau Toba menjadi salah satu kawasan super prioritas wisata di Indonesia.
Alasan dari RPPT memohon Presiden Joko Widodo untuk mencabut Moratorium yang dibuat semasa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) pada tahun 2007 tertuang dalam buku yang berjudul 'Propinsi Tapanuli Harapan Yang Akan Menjadi Kenyataan'
Dengan dokumen-dokumen pendukung yang tertuang dalam Daftar Isi sebagai berikut :
Pengantar Komite Pemrakarsa
Pengantar Panitia Bersama
Pengantar Komite Kerja
Sambutan Pimpinan DPRD Kabupaten/Kota/Provinsi
Sambutan Pimpinan Pemerintahan Kabupaten/Kota/Provinsi
BAB I Pendahuluan
BAB II TUJUAN PEMBENTUKAN Provinsi Tapanuli
BAB III Profil Ringkas Skor Kelulusan Kelayakan Provinsi Tapanuli
BAB IV DUKUNGAN/KONSTITUEN/STAKEHOLDERS YANG sudah di dapat
1. Deklarasi RAKYAT TAPANULI, Tarutung 6 April 2002
2. Keputusan DPRD, Kab. Taput No. 8, 3 Juli 2002
3 Keputusan DPRD Kab Tapteng No. 28, 17 September 2002.
4. Keputusan DPRD Kota Sibolga No. 19, 3 Oktober 2002
5. Keputusan DPRD Kab Tobasa No. 11, 8 Oktober 2002
6. Rekomendasi Walikota Sibolga No. 070/6097, 28 Oktober 2002
7. Rekomendasi Bupati Taput No. 125/6935, 6 November 2002
8. Rekomendes Bupati Tobasa No. 7748, 11 November 2002
9. Rekomendasi Bupati Tapteng No. 125, 11 Agustus 2004
BAB V Garis BESAR KEGIATAN KOMITE KERJA & Panitia BERSAMA 2006-2008
1. Tindak Lanjut Deklarasi Rakyat Tapanuli Tentang Pembentukan Protap
2. Pemetaan Mapping Dukungan
1.1 Tujuan Kunjungan
1.2 Hasil Yang Diharapkan
1.3 Rencana Tindak Lanjut
1.4 Daerah Kunjungan, Tim, dan Waktu Kunjungan
3. Pengembangan Dukungan Formal Konstituen
4. Penyusunan Dokumen Studi Kelayakan/Profil Provinsi Tapanuli
5. Pelaksanaan Dukungan Formal Pemerintah Daerah
1. Endorsement Keputusan DPRD Kab. Toba Samosir, Taput, Tapteng, dan Kota Sibolga
2. Endorsement Rekomendasi Bupati Tobasa, Taput, Tapteng dan Walikota Sibolga
3. Keputusan DPRD Kab. Samosir dan Kab. Humbang Hasundutan
4. Keputusan Bupati Samosir & Bupati Humbang Hasundutan
5. Keputusan DPRD Kab. Nias & Nias Selatan
6. Keputusan DPRD Kab. Dairi & Pakpak Barat
7. Rekomendasi Bupati Nias & Nias Selatan
8. Rekomendasi Bupati Dairi & Pakpak Barat
6. Pelaksanaan Dukungan Formal Pemerintah Pusat
1. Naskah Akademik RUU Propinsi Tapanuli
2. Draft RUU Propinsi Tapanuli dan Daftar DPR & DPD Pengusul UU Inisiatif
3 Lobby Fraksi, Komisi-komisi dan Pimpinan BAMUS, Pansus/PANJA
4. Lobby BALEG (Badan Legislasi DPR RI)
5. Lobby DPD, Anggota dan Pimpinan
6. Lobby DAGRI dan OTDA
7. Kunjungan DAGRI, PANSUS, dan Komisi-Komisi DPR dan DPD RI
8. Lobby RAPAT PARIPURNA
9. Rapat Paripurna/Pengesahan RUU Propinsi Tapanuli Menjadi UU
10. Lobby DEPDAGRI OTDA tentang Pejabat Gubernur Propinsi Tapanuli
7. Lobby Kelengkapan Pemerintah Propinsi Tapanuli
8. Persiapan PILKADA Propinsi Tapanuli
LAMPIRAN LAMPIRAN
1. Surat Keputusan Komite Pemrakarsa Tentang Komposisi Personalia Komite Pembentukan Propinsi Tapanuli Tahun 2005-2008
2. Jadwal Agenda Komite Kerja dan Panitia Bersama Daerah, Sumut & Jakarta
3. Rencana Biaya dan Anggaran
4. Peta Propinsi Sumatera Utara
5. Peta Propinsi Tapanuli & Peta Masing-masing Kab dan Kota
6. PROFIL PROPINSI TAPANULI (Kurang lebih 150 halaman). [afs]
