GRATIFIKASI selama ini kerap menyelinap lewat pintu yang tampak sopan. Ia hadir dengan senyum, dibungkus dalih adat, pertemanan, atau solidaritas sosial.
Padahal, di balik kemasannya yang terlihat wajar, gratifikasi menyimpan potensi konflik kepentingan yang merusak integritas penyelenggara negara.
Baca Juga:
KPK Tangkap Bupati dan Wakil Bupati Rejang Lebong dalam OTT, Sita Dokumen dan Uang Tunai
Karena itu, langkah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merapikan aturan gratifikasi patut didukung penuh.
Peraturan KPK Nomor 1 Tahun 2026 adalah sinyal penting bahwa negara tidak lagi ingin membiarkan abu-abu menjadi zona nyaman.
Penyederhanaan aturan, penyesuaian nilai wajar, hingga penegasan batas waktu pelaporan menunjukkan satu pesan: gratifikasi bukan soal besar-kecil nominal, melainkan soal relasi kuasa dan etika jabatan.
Baca Juga:
Survei Indikator: 70,7 Persen Dukung Ekspose Uang Sitaan Rp6,6 Triliun
Selama ini, multitafsir kerap menjadi tameng. Hadiah disebut “sekadar ucapan terima kasih”, bantuan diklaim “partisipasi sosial”, atau sponsor dibungkus “dukungan kegiatan”.
Revisi aturan ini memotong ruang pembenaran tersebut. Penyelenggara negara kini dihadapkan pada kepastian: jika ragu, laporkan. Jika terlambat, risikonya jelas. Jika melanggar, konsekuensinya tetap pidana.
Penyesuaian batas nilai gratifikasi yang tidak wajib dilaporkan juga perlu dibaca secara proporsional. KPK tidak sedang melonggarkan moral, melainkan menyesuaikan realitas ekonomi.
