Ihsan melihat hal tersebut membuat KBB sebagai ladang tandus di Indonesia, selama 2 dekade terakhir yaitu berlakunya sistem demokrasi dan desentralisasi setelah revolusi yang lebih dominan mengatur adalah paradigma kerukunan.
"Sebenarnya demokrasi dan desentralisasi membawa pengaruh baru. Sehingga kebebasan beragama harus ada resolusi menyeluruh untuk masalah ini. Mediasi dianggap perlu digalakkan karena mendudukan mendengarkan serta mencari solusi dari permasalahan yang terjadi" kata Ihsan.
Baca Juga:
The Lead Institute Universitas Paramadina Gelar Diskusi Kepemimpinan Profetik dan Pilkada 2024
Ihsan juga menyatakan pada dasarnya, KBB akan terjamin jika negara tidak turut ikut campur dalam kebebasan beragama.
"Dalam demokrasi, politik identitas tak hanya mendapatkan dampak negatif tetapi bisa juga dampak positif. Kecurigaan berlebihan pada politik identitas berdampak pada pembungkaman kelompok kecil yang sedang memperjuangkan kepentingan mereka" tambahnya.
Dr. Aan Rukmana Dosen Magister Ilmu Agama Islam Universitas Paramadina berpendapat bahwa kemajuan budaya, tidak bisa lepas dari konteks kebudayaannya.
Baca Juga:
Universitas Paramadina Dorong Literasi Investasi Reksa Dana di Kalangan Mahasiswa
"Berbagai diskusi mengenai masyarakat indonesia, muslim indonesia, dan tidak terlepas dari kebudayaan itu sendiri. Sehingga bangsa indonesia ini sudah memiliki akar budaya yang tidak hilang hingga saat ini. "
Aan melihat saat ini tidak ada otoritas keilmuan yang melekat pada diri seseorang, tetapi dapat dengan cepat untuk melekatkan sebuah identitas atau otoritas keilmuan kepada lebih dari satu orang.
"Pentingnya mengembangkan kecakapan berpikir bagi santri, kreatifitas yang selalu membangun dan lebih kreatif, spirit of collaboration atau yang dapat diartikan bahwa sebuah sinergi yang di kolaborasikan dapat menghasilkan hasil yang maksimal" kata Aan.
