WahanaNews.co | Sebanyak 348 debitur diberikan keringanan utang senilai Rp9,4 miliar melalui crash program dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melalui Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN).
"Hingga 12 Mei 2022, tercatat 348 debitur membayar Rp2,19 miliar untuk nilai utang Rp9,4 miliar. Kalau perekonomian sudah meningkat, mudah-mudahan pembayaran setelahnya bisa meningkat lagi," ujar Direktur Barang Milik Negara (BMN) DJKN Kemenkeu Encep Sudarwan dalam acara media gathering di Kantor Kemenkeu, Senin (23/5).
Baca Juga:
Surat Pembaca: Pertanyakan Tanggung Jawab BNI, Angsuran KPR Sudah Lunas Namun Sertifikat Tidak Kunjung Diberikan
Program keringanan itu tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 11 PMK.06 2022 tentang Penyelesaian Piutang Instansi Pemerintah yang Diurus/Dikelola oleh Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN dengan Mekanisme Crash Program Tahun Anggaran 2022.
Program ini, sambung Encep ditujukan untuk mendukung percepatan pemulihan ekonomi.
"Program ini memberikan kesempatan kepada orang-orang yang punya utang ke negara. Mereka diberikan keringanan jumlah utang pokok maupun bunga denda plus ongkos," tutur Encep.
Baca Juga:
"Debt Collector" di Tangerang Dibacok Debiturnya Leher dan Tangan Terluka
Adapun potensi Berkas Kasus Piutang Negara (BKPN) pengkhususan dalam program ini, yakni piutang rumah sakit, SPP mahasiswa universitas dan piutang hingga Rp8 juta, total sebanyak 18.738 berkas dengan nilai outstanding sebesar Rp207,06 miliar.
Debitur yang memenuhi syarat dapat mengajukan permohonan keringanan utang secara tertulis kepada DJKN melalui Kantor Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) terdekat, dengan melampirkan kartu identitas pemohon dan dokumen pendukung berupa surat keterangan dari aparat atau dinas yang menyatakan tidak mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan seluruh utang.
Berikut syarat-syarat yang harus dipenuhi debitur kecil agar dapat mengajukan diri untuk menerima keringanan utang:
