Melalui tim khusus di LNSW bentukannya itu, Purbaya melakukan random sampling terhadap 10 perusahaan eksportir, khususnya CPO. Ia mendeteksi pergerakan kapalnya, nilai transaksi dengan negara tujuan, hingga profil perusahaan ekspornya memanfaatkan teknologi AI. Dari hasil penelusuran itu, ia mengaku menemukan langsung praktik under invoicing dari 3 sampel yang ditelusuri.
"Jadi kepongahan jelas sekali yang kita lihat, perusahaan Indonesia ngirim ke anak perusahaan di Singapura, walaupun namanya perusahaan asing, kita bisa trace siapa yang punya. Terus barangnya dia kirim ke Amerika lewat anak perusahaan Singapura itu," papar Purbaya.
Baca Juga:
Langkah Prabowo Kontrol Ekspor Komoditas Disorot Media AS-Singapura
"Jadi kapalnya sih langsung dari Indonesia ke Amerika misalnya, tapi kertasnya dimainkan di Singapura. Dulu kita enggak bisa deteksi, karena kita enggak tahu di Amerika seperti apa pricingnya. Jadi saya pakai AI dan saya paksa anak buah saya untuk mencari data importasi di Amerika Serikat. Rupanya ada perusahaan yang menjual data itu," ucapnya.
Menurutnya, dari setiap kapal yang menjadi objek sampel, terbukti bahwa volume komoditas ekspor yang diangkut oleh kapal eksportir sama saat bergerak ke Singapura, hingga ke tujuan akhir Amerika Serikat. Namun, dari sisi harga mengalami perubahan drastis menjadi meningkat saat melewati Singapuran.
"Dari tiga case setiap perusahaan itu, rata-rata harga di Amerika atau di tujuan dibanding harga yang kita jual dari sini ke Singapura itu dua kalinya. Dari situ saya sudah rugikan setengah, setengah ya, setengah dari potensi pendapatan saya. Jadi kementerian keuangan saya rugi," tutur Purbaya.
Baca Juga:
PLN: Beli Token dan Cek Riwayat Kini Bisa Lewat PLN Mobile
"Padahal saya cari income setengah mati kan, sementara di depan mata seperti itu terjadi. kalau saya random sepuluh perusahaan, dan saya random, suruh saya pilih tiga kapal saja random, semuanya seperti itu. Ya berarti itu praktek yang lumrah," ucapnya.
Praktik yang sama kata dia ditemukan saat sampel ditujukan untuk eksportir batu bara yang melalui India. Praktik inilah yang kata dia membuat penjualan kekayaan hasil pengelolaan alam di Indonesia bukannya membuat untung bangsa Indonesia malah merugikan, karena potensi penerimaan negaranya bocor di negara lain.
Oleh sebab itu, Purbaya menekankan, dengan pembentukan PT Danantara Sumber Daya Indonesia (DSI), Presiden Prabowo Subianto ingin menutup kebocoran hasil ekspor SDA Indonesia.
