WahanaNews.co, Jakarta - Rencana pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 1, Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar memaksimalkan pajak orang super kaya di Indonesia, dinilai sejumlah pakar ekonomi tidak akan mudah.
Direktur Eksekutif Center of Reform on Economic Mohammad Faisal menilai butuh keberanian dan kemauan politik untuk melakukannya, sebab orang-orang kaya tersebut pasti memiliki pengaruh politik yang besar.
Baca Juga:
Soal Kenaikan PPN Jadi 12%, Ditolak Tim Prabowo
"Isu utamanya adalah untuk memajaki orang terkaya ini butuh keberanian dan political will, karena mereka orang paling kaya yang juga punya kekuatan politik dan bargaining power yang tinggi," kata Faisal ketika dihubungi, Rabu (27/12/2023) melansir CNBC Indonesia.
Meski demikian, dia menilai upaya tersebut perlu didukung. Sebab, kata dia, penerapan pajak progresif sudah menjadi praktik yang lazim di negara-negara maju.
Dia mengatakan penerapan pajak yang lebih besar untuk orang kaya juga harus dilakukan karena mereka adalah pihak yang paling banyak menikmati keuntungan ekonomi negara. "Jadi sudah selayaknya mereka berkontribusi besar pada negara," kata dia.
Baca Juga:
Dari Pajak Digital, Negara Kantongi Rp 6,14 Triliun Hingga September 2024
Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Tauhid Ahmad menilai ada sejumlah tantangan yang harus dihadapi ketika memajaki orang super kaya. Tantangan utamanya, kata Tauhid adalah dalam hal melacak aset-aset milik mereka.
"Bisnis dan asetnya tidak tunggal atas nama dia. Bisa atas nama orang lain, keluarga dan sebagainya," kata Tauhid.
Selain itu, dia mengatakan kebanyakan orang kaya juga menyimpan asetnya di luar negeri. Dia mengatakan pelacakan aset hingga ke luar negeri tentu akan lebih sulit. "Mereka orang kaya tidak menaruh di sini, tapi di negara yang memberikan fleksibilitas, tarif rendah dan sebagainya," kata dia.
