WahanaNews.co, Jakarta - Rencana pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 1, Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar memaksimalkan pajak orang super kaya di Indonesia, dinilai sejumlah pakar ekonomi tidak akan mudah.
Direktur Eksekutif Center of Reform on Economic Mohammad Faisal menilai butuh keberanian dan kemauan politik untuk melakukannya, sebab orang-orang kaya tersebut pasti memiliki pengaruh politik yang besar.
Baca Juga:
Bangun Kesadaran Pajak, Tax Center UNIAS akan Gelar Seminar dan Sosialisasi
"Isu utamanya adalah untuk memajaki orang terkaya ini butuh keberanian dan political will, karena mereka orang paling kaya yang juga punya kekuatan politik dan bargaining power yang tinggi," kata Faisal ketika dihubungi, Rabu (27/12/2023) melansir CNBC Indonesia.
Meski demikian, dia menilai upaya tersebut perlu didukung. Sebab, kata dia, penerapan pajak progresif sudah menjadi praktik yang lazim di negara-negara maju.
Dia mengatakan penerapan pajak yang lebih besar untuk orang kaya juga harus dilakukan karena mereka adalah pihak yang paling banyak menikmati keuntungan ekonomi negara. "Jadi sudah selayaknya mereka berkontribusi besar pada negara," kata dia.
Baca Juga:
Komisi XI DPR Sebut Kenaikan PPN 12 Persen Hanya Berlaku untuk Barang Mewah
Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Tauhid Ahmad menilai ada sejumlah tantangan yang harus dihadapi ketika memajaki orang super kaya. Tantangan utamanya, kata Tauhid adalah dalam hal melacak aset-aset milik mereka.
"Bisnis dan asetnya tidak tunggal atas nama dia. Bisa atas nama orang lain, keluarga dan sebagainya," kata Tauhid.
Selain itu, dia mengatakan kebanyakan orang kaya juga menyimpan asetnya di luar negeri. Dia mengatakan pelacakan aset hingga ke luar negeri tentu akan lebih sulit. "Mereka orang kaya tidak menaruh di sini, tapi di negara yang memberikan fleksibilitas, tarif rendah dan sebagainya," kata dia.
"Ketiga saya kira orang kaya ini memang ada sebagian yang bayar pajak secara taat, tapi ada sebagian yang mungkin membayar pajak tapi tidak sebesar yang diminta pemerintah," lanjut Tauhid.
Sebelumnya, dalam sesi debat cawapres nomor urut 1, Muhaimin Iskandar menyinggung soal kondisi ketimpangan antara orang kaya dan miskin di Indonesia. Dia menyebut ketimpangan itu salah satunya mengenai pajak.
Dia mengatakan pemerintah seharusnya dapat lebih masif lagi menggenjot penerimaan pajak dari orang-orang kaya di Indonesia. Sementara itu, secara bersamaan pemerintah dapat menurunkan pajak untuk kelas menengah ke bawah.
"Kita harus punya keyakinan, 100 orang kaya ini kita pajakin, bersamaan dengan turunin pajak rakyat kelas menengah di Indonesia," kata dia dalam debat kedua Pemilu Presiden (Pilpres) 2024 yang dikhususkan untuk calon wakil presiden (cawapres), di Jakarta Convention Center (JCC) Jumat (22/12/2023).
[Redaktur: Alpredo Gultom]
