WahanaNews.co, Cebu - Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso menegaskan pentingnya menjaga keterbukaan dan ketangguhan ASEAN di tengah meningkatnya ketidakpastian global akibat dinamika geopolitik dan gangguan rantai pasok dunia. Menurut dia, koordinasi yang erat antara pilar ekonomi dan politik ASEAN menjadi kunci agar kawasan mampu merespons berbagai guncangan global secara cepat, terukur, dan kolektif.
Hal tersebut disampaikan Budi Santoso saat memberikan intervensi dalam Pertemuan Gabungan Menteri Luar Negeri dan Menteri Ekonomi ASEAN (Joint ASEAN Foreign and Economic Ministers’ Meeting/AMM-AEM Meeting) di Cebu, Filipina, Rabu (7/5/2026), dalam rangkaian Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN.
Baca Juga:
Kemendag Gandeng Telkom University Perkuat Ekosistem Wirausaha Muda Berorientasi Ekspor
“ASEAN perlu menunjukkan kepada komunitas bisnis dan internasional bahwa kawasan ini tetap terbuka, tangguh, dan mampu menjaga stabilitas perdagangan serta rantai pasok di tengah ketidakpastian geopolitik global,” ujar Budi dalam keterangannya.
Dalam pertemuan tersebut, para menteri membahas perkembangan ekonomi global dan regional, termasuk dampak krisis di Timur Tengah terhadap kawasan ASEAN. Turut mendampingi Mendag, Direktur Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional Johni Martha.
Indonesia, lanjut Budi, mendorong penguatan kerja sama ketahanan energi dan pangan ASEAN sebagai prioritas strategis kawasan. Langkah ini dinilai penting untuk menjaga keberlangsungan produksi, memastikan keamanan pasokan, serta mempertahankan kelancaran arus perdagangan barang-barang esensial.
Baca Juga:
Florikultura Indonesia Raup Potensi Transaksi Rp17 Miliar di Pameran Hortikultura Korea Selatan
Selain itu, Indonesia juga menekankan pentingnya diversifikasi sumber pasokan energi, penguatan sistem peringatan dini (early warning system), dan peningkatan pertukaran informasi antarnegara ASEAN guna mengantisipasi potensi krisis pangan dan energi di masa mendatang.
Dalam forum tersebut, Indonesia turut mendorong penguatan perdagangan intra-ASEAN melalui percepatan ratifikasi Second Protocol to ASEAN Trade in Goods Agreement (ATIGA). Upaya itu dinilai penting untuk memperkuat ketahanan rantai pasok kawasan di tengah meningkatnya fragmentasi ekonomi global.
“Penguatan perdagangan intra-ASEAN dan fasilitasi perdagangan menjadi instrumen penting untuk menjaga kelancaran arus pangan, energi, dan barang kebutuhan pokok bagi masyarakat kawasan,” kata Budi.
Lebih lanjut, Indonesia juga menegaskan pentingnya memperluas kerja sama perdagangan ASEAN dengan mitra strategis, termasuk percepatan penyelesaian ASEAN–Canada Free Trade Agreement (ACaFTA) serta optimalisasi Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP).
Menurut Budi, respons ASEAN terhadap berbagai tantangan global harus tetap berorientasi pada kepentingan masyarakat. Karena itu, perlindungan terhadap kelompok rentan seperti petani dan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) perlu menjadi perhatian utama dalam setiap kebijakan kawasan.
“ASEAN harus mampu membangun solusi jangka panjang yang tidak hanya memperkuat ketahanan kawasan, tetapi juga melindungi masyarakat, khususnya petani dan UMKM, dari dampak krisis global,” ujarnya.
Indonesia juga mendukung pengembangan mekanisme respons krisis kolektif ASEAN yang lebih cepat, fleksibel, dan terintegrasi lintas sektor melalui inisiatif ASEAN Coordinated Response for Enduring Resilience (ASEAN CORE). Mekanisme tersebut diharapkan dapat memperkuat kesiapsiagaan ASEAN dalam menghadapi berbagai krisis multidimensi di masa depan.
Dalam pertemuan itu, para menteri turut menerima pandangan dan rekomendasi kebijakan terkait penguatan ketahanan kawasan dari Economic Research Institute for ASEAN and East Asia (ERIA) dan ASEAN Business Advisory Council (ASEAN-BAC).
[Redaktur: Jupriadi]
