WahanaNews.co, Jakarta - Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu), Suahasil Nazara mengatakan bahwa Indonesia memainkan peran penting melalui kepemimpinan pada Koalisi Menteri Keuangan untuk Aksi Iklim (CFMCA).
Koalisi ini bertujuan untuk memperkuat kapasitas, pertukaran pengetahuan, dan praktik terbaik dalam mengintegrasikan aksi iklim ke dalam kebijakan makroekonomi dan fiskal.
Baca Juga:
BMKG Kalsel Intensifkan Edukasi Masyarakat Terkait Peningkatan Suhu Signifikan Lima Dekade Terakhir
“Kami percaya bahwa Koalisi Menteri Keuangan untuk Aksi Iklim (CFMCA) dapat berfungsi sebagai forum yang sangat baik untuk membangun kapasitas, pertukaran pengetahuan, dan praktik terbaik tentang bagaimana memasukkan aksi iklim ke dalam kebijakan makroekonomi dan fiskal dalam peran Koalisi Menteri Keuangan, serta untuk berkolaborasi dalam strategi untuk mengintegrasikan perubahan iklim dalam kebijakan ekonomi dan keuangan”, jelas Suahasil Nazara pada rangkaian pertemuan 11th ASEAN Finance Ministers and Central Bank Governors’ Meetings (11th AFMGM) dalam sesi High Level Policy Dialogue: “Enhancing The Role of Ministries of Finance For Climate Action in Southeast Asia”.
Sebagai bagian dari inisiatif ini, pada tahun 2023 Indonesia telah menghasilkan panduan "Memperkuat Peran Kementerian Keuangan dalam Mendorong Aksi Iklim" yang merupakan hasil kolaborasi besar antara berbagai pemangku kepentingan. Panduan ini memberikan kerangka kerja tentang bagaimana Kementerian Keuangan dapat memasukkan aksi iklim ke dalam strategi ekonomi, kebijakan fiskal, dan pengelolaan anggaran.
Selanjutnya, tiga workstream lintas yang difokuskan pada alam, adaptasi, dan transisi hijau juga telah dibentuk oleh CFMCA. Workstream ini bertujuan untuk memfasilitasi diskusi, pembangunan kapasitas, dan pelaksanaan kebijakan yang berkelanjutan terkait dengan aksi iklim.
Baca Juga:
Buka Indonesia International Sustainability Forum 2024, Presiden Jokowi Sampaikan Strategi Penanganan Perubahan Iklim
CFMCA di bawah kepemimpinan Menteri Keuangan (Menkeu) Indonesia, Sri Mulyani Indrawati telah berhasil menghubungkan 92 negara anggota dengan 26 mitra institusional, termasuk Bank Pembangunan Asia (ADB), Dana Moneter Internasional (IMF), Bank Dunia, Badan Program Pembangunan PBB (UNDP), dan lainnya, untuk membantu membangun kebijakan yang mendukung aksi iklim.
Hal ini menunjukkan komitmen Indonesia yang kuat terhadap aksi iklim melalui sejumlah reformasi struktural yang dilakukan. Dari reformasi kelembagaan pasca Krisis Keuangan Asia 1998 hingga langkah-langkah yang diambil pasca Krisis Keuangan Global 2009, Indonesia telah bergerak maju dalam memperkuat sektor keuangan dan menerapkan aturan yang disiplin dan konsisten dalam kebijakan fiskalnya.
Selain itu, Indonesia juga bertekad untuk mengarahkan investasi ke sektor-sektor yang berkelanjutan dan teknologi hijau, serta memperkuat kebijakan yang mendukung transisi menuju ekonomi rendah karbon.
