“Biaya logistik yang lebih rasional akan membantu harga barang lebih terkendali, distribusi lebih lancar, dan pelaku usaha di daerah memiliki ruang tumbuh yang lebih baik,” ujarnya.
Tohom yang juga Ketua Umum BPPH Pemuda Pancasila ini mengatakan bahwa konsolidasi BUMN logistik juga harus dilihat sebagai bentuk kehadiran negara dalam menata sektor strategis agar tidak berjalan sendiri-sendiri tanpa arah yang terhubung.
Baca Juga:
Ketua PDPM Muara Enim Ajak Warga Tak Terprovokasi Isu Politik
“Negara tidak boleh membiarkan sektor logistik bergerak parsial, karena logistik menyangkut pangan, industri, pembangunan daerah, dan pemerataan ekonomi,” katanya.
Menurut Tohom, rencana Danantara untuk mengkaji fase kedua dengan melibatkan entitas cargo owner dari sektor pupuk dan semen perlu didukung karena dua komoditas tersebut memiliki peran besar dalam ketahanan pangan dan pembangunan infrastruktur.
“Kalau pupuk dan semen masuk dalam desain logistik yang lebih terintegrasi, maka manfaatnya akan sangat terasa bagi petani, pelaku konstruksi, pemerintah daerah, dan masyarakat luas,” ujarnya.
Baca Juga:
Prabowo Blak-blakan Akan Tutup 800 BUMN yang Rugi, Sebut Negara Bisa Hemat Triliunan
Ia menyebut, masa transisi 12 bulan harus dimanfaatkan untuk membangun tata kelola baru yang transparan, profesional, dan berbasis indikator kinerja yang jelas.
“Jangan sampai penggabungan hanya berhenti pada perubahan struktur hukum, karena yang paling penting adalah perubahan cara kerja, kecepatan layanan, efisiensi biaya, dan akuntabilitas perusahaan,” ucapnya.
Tohom berharap konsolidasi BUMN logistik menjadi fondasi baru bagi Indonesia untuk membangun sistem distribusi nasional yang lebih modern, kompetitif, dan mampu mendukung agenda hilirisasi serta pemerataan pembangunan.
