WahanaNews.co | Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati memaparkan bahwa arah kebijakan fiskal 2024 fokus untuk mempercepat transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.
Hal itu disampaikan Menkeu dalam Rapat Kerja bersama Komisi XI DPR RI Selasa,(05/06).
Baca Juga:
Kinerja Pendapatan Negara Tahun 2024 Masih Terkendali, Menkeu: Ada Kenaikan Dibanding Tahun 2023
"Tentu dalam hal ini berarti kerja keras dari sisi aspek yang mendukung agar Indonesia maju harus dilakukan. Entah itu dari sisi SDM, harapan hidup, pengangguran, stunting, hingga kepada pendidikan kesehatan secara umum, maupun dari berbagai industri manufaktur, peranannya, dan infrastruktur," ujar Menkeu.
Untuk itu, Menkeu menyebut kebijakan fiskal dipakai untuk mengendalikan volatilitas dan kenaikan harga. Pemerintah juga menggunakan alokasi anggaran dan distribusi anggaran untuk menghapus kemiskinan agar pertumbuhan ekonomi tidak hanya dinikmati oleh masyarakat yang relatif tinggi pendapatannya. Namun, bisa dinikmati dan dapat mengangkat juga masyarakat yang ada di 40 persen terbawah.
Menkeu menyatakan, stunting perlu untuk terus menjadi fokus karena hal tersebut mempengaruhi kualitas SDM Indonesia ke depannya. Sementara itu, perbaikan di bidang iklim investasi juga menjadi salah satu yang terus dilakukan.
Baca Juga:
Hadiri Rakornas Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Tahun 2024, Menkeu: Awal Sinergi yang Baik
Pada kesempatan tersebut, Menkeu juga menjelaskan upaya pemerintah menjaga keberlangsungan APBN supaya tetap sehat. Di antaranya meliputi mobilisasi pendapatan, penguatan kualitas belanja, pembiayaan inovatif dan sustainable, hingga penguatan daya tahan serta mitigasi risiko yang kolaboratif.
Selain itu, Menkeu mengatakan bahwa pemerintah melalui instrumen APBN akan terus membuat buffer sehingga gejolak ekonomi global dan geopolitik tidak secara langsung perekonomian Indonesia.
"Kita juga membuat APBN fleksibel sehingga kalau ada shock muncul dia bisa disalurkan kepada area yang relatively kecil dampaknya pada masyarakat dan ekonomi. Dan tentu kita harus tetap menjaga konsolidasi dan kredibilitas APBN kita", ujarnya. Demikian dilansir dari laman kemenkeugoid, Selasa (6/6). [jp/jup]
