WAHANANEWS.CO, Jakarta - Pemerintah mulai membuka ruang dialog untuk mencari format terbaik dalam mengatur ekosistem transportasi online di Indonesia.
Fokus utama ada pada keadilan dan keberlanjutan, terutama bagi jutaan mitra ojek online (ojol) dan pelaku UMKM yang hidupnya bergantung pada layanan ini.
Baca Juga:
Bersama Kementerian Ketenagakerjaan, Maxim Salurkan Bonus Hari Raya untuk Mitra Pengemudi
Untuk itu, Kementerian Perhubungan (Kemenhub) melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Darat menggelar Focus Group Discussion (FGD) bertema Transportasi Online yang Adil dan Berkelanjutan pada Kamis (24/7/2025).
Dirjen Perhubungan Darat, Aan Suhanan, yang membuka diskusi ini menekankan bahwa forum ini bukanlah tempat pengambilan keputusan final, melainkan ajang menjaring masukan dari seluruh pemangku kepentingan.
“Forum ini bukanlah forum untuk memutuskan tetapi untuk berdiskusi,” ujar Aan, Jumat (25/7/2025).
Baca Juga:
Analisis Maxim: Bagaimana Pengguna Menghabiskan Biaya Transportasi Online dalam Sebulan
Diskusi menghadirkan beragam pihak, mulai dari akademisi, praktisi transportasi, perwakilan perusahaan aplikasi, komunitas mitra ojol, hingga konsumen.
Salah satu isu utama yang dibahas adalah perlunya payung hukum yang jelas soal status kemitraan antara pengemudi dan aplikator.
Reymon Dwi Kusnadi, salah satu perwakilan driver ojol, menekankan pentingnya perjanjian kemitraan yang legal, sehingga para pengemudi bisa bekerja secara layak dan terlindungi secara hukum.
