Analis kebijakan transportasi, Azas Tigor Nainggolan, menambahkan bahwa keadilan dalam transportasi online tidak mungkin tercapai tanpa adanya regulasi komprehensif.
Menurutnya, perlu ada aturan soal legalitas sepeda motor sebagai transportasi umum, struktur bisnis transportasi daring, serta peran pengemudi dan aplikator.
Baca Juga:
Bersama Kementerian Ketenagakerjaan, Maxim Salurkan Bonus Hari Raya untuk Mitra Pengemudi
Kemenhub juga memaparkan laporan analisis dampak kenaikan tarif terhadap ekosistem transportasi online. Namun pihak aplikator menilai bahwa skema tarif dan komisi yang berlaku saat ini sudah cukup ideal.
Mereka mengklaim bahwa potongan komisi digunakan untuk mendanai teknologi, operasional, dan berbagai program kesejahteraan driver.
Perwakilan Komunitas Kaliber, Roy Adjab, mengungkap bahwa mayoritas mitra driver aktif justru menyetujui skema bagi hasil 80:20, sesuai dengan Keputusan Menteri Perhubungan (Kepmenhub) Nomor 1001 Tahun 2022.
Baca Juga:
Analisis Maxim: Bagaimana Pengguna Menghabiskan Biaya Transportasi Online dalam Sebulan
“Mayoritas mitra yang on bid pilih 20%. Yang aksi [tolak] ditotal semua tidak sampai 2%,” ungkap Roy.
Ia juga menjelaskan bahwa potongan 20% itu sudah termasuk berbagai bentuk insentif tidak langsung seperti voucher makan, servis motor, hingga pulsa.
Roy justru menilai bahwa potongan yang lebih kecil tidak serta-merta membuat driver lebih sejahtera.
