Menurutnya, penggabungan perusahaan ke dalam satu struktur dapat mengurangi tumpang tindih bisnis, mempercepat pengambilan keputusan, dan membuat sistem layanan lebih mudah dikendalikan.
“Kalau profit margin yang berlapis bisa dipangkas, maka ruang efisiensi akan terbuka dan manfaatnya bisa dirasakan dari pelaku industri sampai masyarakat pembeli barang,” ujarnya.
Baca Juga:
Tol Listrik Sumatera Diperkuat Lewat 217 Tower, ALPERKLINAS: Ini Investasi Keandalan untuk Konsumen
Ia juga mengajak manajemen BUMN terkait untuk memastikan proses konsolidasi dilakukan dengan tata kelola yang bersih, transparan, dan berbasis kinerja agar tujuan besar integrasi tidak terganggu kepentingan sempit.
Tohom menilai pemerintahan Prabowo-Gibran membutuhkan mesin logistik nasional yang kuat untuk menopang agenda swasembada pangan, hilirisasi industri, pemerataan pembangunan, dan pengendalian harga.
“Kita mendukung langkah besar ini karena bangsa yang ingin kuat secara ekonomi harus punya sistem logistik yang kuat, terintegrasi, dan mampu menjangkau seluruh wilayah Indonesia,” kata Tohom.
Baca Juga:
Geger 100 Titik Dapur MBG di Cilacap Diduga Fiktif, Ada yang Berlokasi di Hutan dan Kuburan
MARTABAT Prabowo-Gibran berharap konsolidasi BUMN logistik menjadi momentum pembenahan besar agar perusahaan negara tidak hanya besar secara aset, tetapi juga efektif sebagai alat negara untuk melayani rakyat dan memperkuat ekonomi nasional.
“BUMN harus hadir sebagai instrumen pembangunan, dan holding logistik ini bisa menjadi contoh bagaimana konsolidasi yang benar akan menghasilkan efisiensi, daya saing, serta manfaat langsung bagi masyarakat,” ujar Tohom.
[Redaktur: Sobar Bahtiar]
