WAHANANEWS.CO, Jakarta - Ambisi besar Presiden Prabowo Subianto menggenjot pembangkit listrik tenaga surya hingga 100 gigawatt membuka peluang efisiensi raksasa yang diyakini mampu memangkas beban negara hingga puluhan triliun rupiah setiap tahun.
Langkah awal pemerintah melalui konversi pembangkit listrik tenaga diesel sebesar 13 gigawatt dinilai sebagai strategi krusial dalam mempercepat transisi energi sekaligus mengurangi ketergantungan pada bahan bakar impor yang mahal.
Baca Juga:
DPR Pastikan Stok BBM Aman, Harga Dipastikan Tak Naik
Institute for Energy Economics and Financial Analysis (IEEFA) menilai kebijakan tersebut berpotensi menekan biaya listrik secara signifikan serta menghasilkan efisiensi anggaran negara hingga 4 miliar dolar AS atau setara Rp62 triliun per tahun.
Ketergantungan terhadap pembangkit diesel selama ini disebut menjadi beban serius bagi keuangan negara, terutama akibat tingginya biaya impor bahan bakar dan volatilitas harga minyak global.
Data IEEFA menunjukkan lonjakan biaya produksi listrik dari PLTD yang meningkat dari Rp4.746 atau sekitar 0,37 dolar AS per kWh pada 2020 menjadi Rp8.748 atau sekitar 0,57 dolar AS per kWh pada 2023.
Baca Juga:
Tarif Listrik April–Juni 2026 Tidak Naik, Ini Alasan Pemerintah
Situasi geopolitik global, khususnya konflik di Timur Tengah, semakin menegaskan kerentanan Indonesia sebagai negara pengimpor minyak dan memperlihatkan bahwa ketahanan energi sulit tercapai tanpa mengurangi ketergantungan pada pasar energi global.
Perhitungan terbaru IEEFA mengungkapkan bahwa kombinasi pembangkit listrik tenaga surya dengan battery energy storage system mampu menghasilkan listrik dengan biaya jauh lebih rendah, yakni sekitar 0,08 hingga 0,20 dolar AS per kWh.
Biaya tersebut dinilai jauh lebih kompetitif dibandingkan dengan PLTD yang berada di kisaran 0,29 hingga 0,40 dolar AS per kWh, bahkan sempat melonjak hingga 0,55 sampai 0,65 dolar AS per kWh pada 2023.
