WahanaNews.co, Jakarta - Kementerian Perindustrian (Kemenperin) terus memperkuat peran industri kecil dan menengah (IKM) agar mampu naik kelas dan berkontribusi dalam rantai pasok nasional. Salah satu capaian terbaru terlihat dari keterlibatan IKM binaan Kemenperin dalam penyediaan perlengkapan haji tahun 2026 (1447 Hijriah).
Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita mengatakan, partisipasi IKM dalam pengadaan perlengkapan haji menjadi bagian dari strategi pemerintah untuk memperkuat industri dalam negeri sekaligus mengoptimalkan pasar domestik.
Baca Juga:
Gudang penampungan Minyak Ilegal Berkedok cucian Mobil. siapa D.S pemain besar BBM ilegal di kota jambi
“Pemerintah terus berupaya agar kebutuhan dalam negeri, termasuk penyelenggaraan ibadah haji dan umrah, dapat dipenuhi oleh produk industri nasional. Ini menjadi momentum penting untuk meningkatkan daya saing IKM sekaligus memperluas akses pasar,” ujar Agus dalam keterangannya di Jakarta, Jumat (17/4).
Menurut Agus, ekosistem haji dan umrah memiliki potensi ekonomi yang sangat besar. Dengan jumlah penduduk muslim yang dominan serta kuota haji yang terus meningkat, peluang ini dinilai mampu memberikan nilai tambah signifikan bagi industri nasional.
Sebagai upaya konkret, Kemenperin melalui Direktorat Jenderal Industri Kecil, Menengah, dan Aneka (Ditjen IKMA) aktif memfasilitasi akses pasar serta kemitraan berkelanjutan bagi IKM. Hasilnya, sebanyak 12 IKM binaan berhasil menjadi pemasok perlengkapan haji tahun 2026.
Baca Juga:
Wirausaha Industri Baru Tekan Kemiskinan Ekstrem dan Majukan Ekonomi Daerah
Capaian ini merupakan tindak lanjut dari kegiatan business matching sektor industri pangan dan barang gunaan dengan HIPPINDO serta ekosistem haji dan umrah yang digelar pada Desember 2025. Kegiatan tersebut mempertemukan pelaku IKM dengan berbagai offtaker, seperti perusahaan travel haji dan umrah, agregator, hingga perbankan syariah.
Direktur Jenderal IKMA Reni Yanita mengungkapkan, dari kegiatan tersebut empat IKM berhasil menembus pasar sebagai pemasok perlengkapan haji.
“Produk IKM binaan kami, mulai dari batik, mukena, hingga kain ihram, telah menjadi bagian dari perlengkapan resmi jemaah haji Indonesia,” kata Reni.
Empat IKM tersebut yakni CV Akasia Batik, PT Kresna Andalan Beka, CV Rajasa Mas Jaya, dan CV Gilang Githa Gemilang. Keempatnya telah menjalin kontrak pengadaan dengan Bank Syariah Indonesia sebagai salah satu Bank Penerima Setoran (BPS) haji.
Selain itu, delapan IKM batik binaan dari Jawa Barat, Jawa Tengah, dan DI Yogyakarta juga turut bermitra melalui fasilitasi sertifikasi Batikmark. Sertifikat ini menjadi syarat penting untuk menjamin keaslian batik yang digunakan sebagai seragam haji.
Direktur Industri Kecil dan Menengah Kimia, Sandang, dan Kerajinan Budi Setiawan menegaskan, sertifikasi tersebut merupakan bagian dari upaya menjaga kualitas sekaligus identitas produk dalam negeri.
“Sertifikat Batikmark memastikan bahwa seragam batik yang dikenakan jemaah haji merupakan batik asli produksi IKM Indonesia,” ujarnya.
Untuk memperluas penetrasi pasar, Kemenperin juga mendorong partisipasi IKM dalam berbagai ajang promosi, salah satunya Expo UMKM Haji dan Umrah. Kegiatan ini menjadi sarana bagi pelaku usaha memperkenalkan produk secara langsung kepada calon jemaah, seperti yang telah digelar di Medan pada April 2026.
Agus menambahkan, ke depan pemerintah akan terus memperkuat ekosistem pembinaan IKM melalui pendekatan terintegrasi, mulai dari peningkatan kapasitas produksi, sertifikasi, hingga akses pasar.
“Kami optimistis, melalui sinergi antara pemerintah, pelaku industri, dan seluruh pemangku kepentingan, keterlibatan IKM dalam rantai pasok haji dan umrah akan terus meningkat dan memberikan kontribusi signifikan bagi perekonomian nasional,” kata Agus.
[Redaktur: Jupriadi]