Presiden Jokowi juga menyetujui adanya Cadangan Jagung Pemerintah (CJP) sebagaimana beras, agar melambungnya harga jagung tidak berulang.
"Oleh karena itu kami memohon Kemenko Perekonomian mengawal imbauan Presiden Jokowi tersebut,” kata Singgih yang juga sebagai anggota DPR dari fraksi Golkar itu.
Baca Juga:
60 Ribu Petani dan Peternak Se-Jawa Barat Elu-elukan Menhan dan Mentan
Selain itu DPP Pinsar juga meminta pemerintah untuk menyelamatkan para peternak ayam petelur dan pedaging. Dengan cara memasukkan ayam dan telur ke dalam Program Keluarga Harapan (PKH) dan bantuan sosial yang diselenggarakan oleh Kementerian Sosial.
Soal segmentasi pasar, kata Singgih, Presiden juga menyetujui agar terdapat segmentasi pasar untuk melindungi peternak rakyat.
Dengan cara, perusahaan konglomerasi menjual dalam bentuk ayam tanpa bulu. Produk harus dijual dalam bentuk ayam tanpa bulu, ayam beku atau produk makanan jadi. Dengan pembagian pasar tersebut menurut Singgih tidak terjadi yang kuat memangsa yang lemah.
Baca Juga:
Gunakan Listrik PLN, Peternak Ayam Di Sulsel Hemat Biaya Operasional Hingga 70 Persen
"Selama ini, para peternak mandiri harus berhadapan langsung dengan ayam-ayam hidup dari konglomerasi. Tentu, mereka bisa memenangi persaingan karena produksi yang efisien. Sementara peternak mandiri, memiliki ketergantungan pakan dan DOC yang tinggi terhadap integrator, akhirnya tidak bisa berproduksi secara efisien. Integrator dari penjualan DOC dan pakan kepada peternak sudah memiliki laba, jadi meskipun harga ayam atau telur di pasar rendah mereka tidak rugi. Sementara peternak mandiri, begitu harga ayam jatuh mereka bangkrut,” pungkas Singgih. [rin]
Ikuti update
berita pilihan dan
breaking news WahanaNews.co lewat Grup Telegram "WahanaNews.co News Update" dengan install aplikasi Telegram di ponsel, klik
https://t.me/WahanaNews, lalu join.
