Lebih lanjut, perwakilan Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Koperasi dan UKM, Kementerian Pertanian, serta Kementerian Desa PDTT yang hadir berkomitmen penuh dan saling berkolaborasi pada kegiatan Penataan Akses.
Sementara itu, dari Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Republik Indonesia juga mendukung program Reforma Agraria untuk menyelesaikan sengketa lahan dengan masyarakat terutama pada aset Kementerian Pertahanan.
Baca Juga:
TPIP-TPID Wilayah Jawa Perkuat Sinergi Tingkatkan Produktivitas Pertanian di Tengah Risiko Anomali Cuaca dan Alih Fungsi Lahan
“Kami mendukung sepenuhnya, serta diperlukan atensi untuk penyelesaian konflik, redistribusi, pemberdayaan masyarakat, perlu perhatian terhadap struktur anggaran dalam pelaksanaan program kerja”, ujar Deputi II Bidang Pembangunan Manusia Kantor Staf Presiden Abetnego yang menyoroti bahwa dibutuhkan perhatian khusus terhadap struktur anggaran di Kementerian/Lembaga supaya seluruh rencana percepatan pelaksanaan Reforma Agraria dapat dilaksanakan.
Dalam rapat koordinasi yang bertujuan untuk melaporkan realisasi capaian Reforma Agraria, monitoring progres Rencana Aksi serta pembahasan isu-isu strategis pelaksanaan Reforma Agraria ini dibahas juga mengenai usulan penetapan jenis pekerjaan lain untuk Subjek Reforma Agraria.
“Saya kira khusus catatan terakhir, semuanya sangat penting untuk dilakukan catatan review di seluruh K/L untuk dukungan terhadap program Reforma Agraria ini, dan beberapa isu-isu strategis,” pungkas Sesmenko Susiwijono. Demikian dilansir dari laman ekongoid, Selasa (2/4).
Baca Juga:
Rampungkan PSN Infrastruktur Kelistrikan Sesuai Target, PLN Terima Penghargaan dari Kemenko Perekonomian
[Redaktur: Alpredo Gultom]
Ikuti update
berita pilihan dan
breaking news WahanaNews.co lewat Grup Telegram "WahanaNews.co News Update" dengan install aplikasi Telegram di ponsel, klik
https://t.me/WahanaNews, lalu join.
