Selain pembangunan infrastruktur strategis, Kementerian PU juga mengalokasikan anggaran sebesar Rp 5,48 triliun untuk Program Infrastruktur Berbasis Masyarakat (IBM) yang dilaksanakan di 15.364 lokasi di seluruh Indonesia.
Program tersebut mencakup kegiatan Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi (P3-TGAI), pembangunan jembatan gantung, Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah (PISEW), Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Pamsimas), Sanitasi Berbasis Masyarakat (Sanimas), Sanitasi LPK, serta Tempat Pengolahan Sampah Reduce-Reuse-Recycle (TPS3R).
Baca Juga:
Fakta Persidangan Ungkap Bayu Sugara Tinggalkan Lokasi Sebelum Penusukan, Kuasa Hukum Minta Hakim Objektif Menilai Perkara
Di bidang penanganan pascabencana, Kementerian PU juga melanjutkan rehabilitasi dan rekonstruksi infrastruktur di wilayah Sumatera. Hingga akhir Mei 2026, seluruh jalan dan jembatan nasional yang terdampak bencana telah kembali berfungsi. Penanganan juga dilakukan pada sektor sumber daya air, sanitasi, air bersih, perumahan, dan fasilitas umum lainnya.
Untuk mendukung pelaksanaan berbagai program tersebut, realisasi anggaran Kementerian PU hingga 31 Mei 2026 tercatat mencapai Rp 33,49 triliun atau 31,39 persen dari total pagu anggaran sebesar Rp 106,71 triliun. Sementara progres fisik pelaksanaan program mencapai 35,71 persen.
Menurut Kementerian PU, capaian tersebut lebih tinggi dibandingkan periode yang sama pada tahun 2024 maupun 2025, menunjukkan percepatan pelaksanaan program pembangunan yang terus berlangsung sepanjang tahun ini.
Baca Juga:
Kabar Terbaru Tol Trans Sumatra: Lampung-Aceh Ternyata Belum Bisa Tersambung Tahun Ini
Ketua Komisi V DPR RI, Lasarus, mengapresiasi kinerja Kementerian PU dalam menjalankan program pembangunan tahun 2026. Ia juga mendorong percepatan pelaksanaan berbagai proyek strategis agar target pembangunan yang telah ditetapkan pemerintah dapat tercapai secara optimal.
"Komisi V DPR RI sepakat dengan Kementerian PU untuk mempercepat pelaksanaan program pembangunan strategis, meningkatkan efektivitas pelaksanaan program prioritas Presiden, serta meningkatkan sinergi dan koordinasi dalam pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2026," kata Lasarus.
[Redaktur: Jupriadi]
