Faisal mengatakan Luhut merasa dibebankan proyek yang telah dimulai oleh orang lain. Namun, kata dia, pada akhirnya proyek tersebut tetap dijalankan melalui proses renegoisasi dengan China selaku pemberi modal.
Dia menyampaikan bahwa pada awalnya, China dijadwalkan memiliki 40% kepemilikan saham dalam proyek tersebut, sementara pemerintah Indonesia akan memiliki 60%.
Baca Juga:
Awas! Ambil Bantal Kursi di Kereta Cepat, Penumpang Bisa Kena Sanksi Pidana
Setelah serangkaian negosiasi, dia mengatakan bahwa komposisi tersebut diubah sehingga China memiliki 60% saham, sementara Indonesia memiliki 40%.
Faisal juga mencatat bahwa dalam hasil negosiasi ulang tersebut, tercapai kesepakatan mengenai tingkat suku bunga yang akan berlaku untuk utang pemerintah Indonesia serta tambahan utang yang diberikan oleh China Development Bank.
Menurut Faisal, pada awalnya, pemerintah berharap agar China menjadi pemilik tunggal proyek KCJB dengan kepemilikan saham sebanyak 100%.
Baca Juga:
Hasil Diversi dan Litmas, Polsek Siantar Martoba Tetap Tahan Anak Pencuri Besi Pentol Kereta Api
Namun, China menolak, dan akhirnya kesepakatan yang dicapai adalah kepemilikan saham sebanyak 60%. Dia juga menambahkan bahwa China menyadari sensitivitas bisnis di Indonesia dan adanya sentimen anti-China.
Sebagaimana diberitakan, proyek KCJB awalnya direncanakan dengan anggaran sekitar US$ 6,07 miliar. Untuk mendukung proyek ini, Indonesia menerima pinjaman dari China Development Bank (CBD) sekitar 75%.
Namun, biaya proyek kemudian mengalami peningkatan signifikan (cost overrun) sebesar US$ 1,2 miliar. Pembagian beban cost overrun ini akhirnya dibagi antara China dan Indonesia.
