WahanaNews.co | Investor asing di Indonesia termasuk China disebut menguasai industri pertambangan. Menanggapi hal tersebut Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) mengungkapkan dalam hal ini masyarakat tak bisa menyalahkan investor tersebut.
Menurut dia, investor asing tidak menguasai pertambangan nikel di Indonesia. Hal ini karena izin usaha pertambangan (IUP) 80% dikuasai oleh pengusaha dalam negeri.
Baca Juga:
MK Kabulkan Gugatan Syarat Pendaftaran Capres-Cawapres Berpengalaman Jadi Kepala Daerah
"Tetapi industrinya memang benar dikuasai oleh asing. Kenapa demikian? Kita nggak bisa menyalahkan investor, siapa suruh perbankan nasional kita belum mau membiayai industri smelter?" kata Bahlil, saat ditemui di Shangri-La Hotel Jakarta, Rabu (24/5/2023).
Bahlil mengatakan, negara tidak dapat hadir secara langsung dalam membiayai pembangunan smelter tersebut. Oleh karena itu, lewat Undang-Undang, Indonesia membuka peluang pembiayaan agar serapan investasi asing masuk. Hal ini tentunya ditekankan agar sesuai dengan peraturan yang berlaku.
"Jadi jangan kita saling menyalahkan. Kenapa China masuk, kenapa Korea masuk, kenapa Amerika masuk, kenapa Eropa masuk, ini menjadi tantangan untuk kita semua," imbuhnya.
Baca Juga:
DPR Resmi Sahkan RUU Kesehatan Menjadi Undang-Undang
Bahlil yakin ke depan perbankan nasional akan melihat industri ini sebagai satu peluang bagus untuk meningkatkan investasi dalam negeri. Adapun saat ini, ekspor RI US$ 30 miliar dan yang paling banyak mendapatkan hasilnya tersebut yakni para pelaku industri yang notabenenya didominasi asing.
"Terus kita mau melarang mereka? Nggak bisa bos, karena UU kita nggak melarang itu. Ini persoalannya," lanjutnya.
Adapun saat ini pemerintah tengah berfokus pada industri hilirisasi demi meningkatkan nilai tambah dari komoditas pertambangan. Setelah sebelumnya menyetop ekspor ore nikel, ke depan Presiden Jokowi berencana menyetop ekspor bauksit dan timah.