"Dari kami ada pemantauan dari (pembangunan) pembangkitan sampai distribusi," terang Rida dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi VII DPR RI, Senin (6/6).
Adapun, realisasi pembangunan pembangkit listrik hingga kuartal I 2022 yang mencapai 49,4% setara dengan 1.457,08 MW.
Baca Juga:
Soal Sidang KIP terkait Ijazah Jokowi, UGM Buka Suara
Untuk tahun 2022 ini kapasitas pembangkit listrik diharapkan bertambah sekitar 2.949,58 MW. Langkah renegosiasi kontrak pembangkit listrik dinilai dapat membantu kelangsungan bisnis PLN.
Pengamat Ekonomi Energi Universitas Gadjah Mada (UGM) Fahmy Radhi mengungkapkan, di tengah tantangan oversupply kelistrikan, maka upaya renegosiasi kontrak akan menguntungkan bagi PLN.
"Langkah tepat untuk renegosiasi terutama untuk Pembangkit IPP karena PLN ada kewajiban untuk membeli (listrik yang dihasilkan)," kata Fahmy, belum lama ini.
Baca Juga:
Pakar Ekonomi UGM: Bobibos Jangan Buru-buru Diedarkan, Belajar dari Blue Energy di ERA SBY
Fahmy menambahkan, dengan melakukan renegosiasi kontrak pembangkit maka PLN setidaknya dapat menekan potensi kerugian. Setidaknya, hal itu tercermin dari raihan kinerja keuangan PLN yang positif untuk kurun 2021 lalu. [qnt]
Ikuti update
berita pilihan dan
breaking news WahanaNews.co lewat Grup Telegram "WahanaNews.co News Update" dengan install aplikasi Telegram di ponsel, klik
https://t.me/WahanaNews, lalu join.
