WAHANANEWS.CO, Jakarta - Purbaya Yudhi Sadewa kembali menegaskan garis tegasnya dalam pengelolaan dana negara dengan menyambut usulan Luhut Binsar Pandjaitan soal penempatan dana ke Indonesia Investment Authority (INA) namun memberi syarat keras agar dana itu tidak masuk lagi ke instrumen obligasi yang dinilainya tidak produktif.
Menteri Keuangan itu menilai sovereign wealth fund sekelas INA dan Danantara seharusnya menjadi magnet investasi asing dan menyalurkan dana ke sektor riil yang berdampak langsung pada ekspansi ekonomi nasional, bukan sekadar memarkir dana dalam bentuk surat utang yang tidak menghasilkan nilai tambah.
Baca Juga:
Dirut BUMN Ketahuan Akali Devisa Hasil Ekspor SDA, Bakal Dipecat Purbaya
"Saya enggak mau ngasih uang ke sana (INA), uangnya dibelikan bond lagi, buat apa, mending saya kurangin bond saya," ujar Purbaya di kantornya, Jakarta pada Sabtu (18/10/2025).
Ia mengaku pernah menegur Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) karena terlalu pasif dan lebih nyaman menempatkan dana pada instrumen obligasi dibanding menyalurkannya untuk proyek produktif yang membuka lapangan usaha baru.
Menurut Purbaya, posisi INA dan Danantara sebagai sovereign wealth fund mestinya diposisikan sebagai penarik modal asing yang agresif dan berani mengintervensi sektor riil agar perputaran ekonomi tidak hanya bertumpu pada APBN.
Baca Juga:
Soal Acaman Pembekuan yang Dilontarkan Purbaya, Dirjen Bea Cukai Tak Ingin Ulangi Sejarah
"INA kan harusnya mengundang investor asing, kan sovereign wealth fund bukan domestik saja," tegasnya dengan nada kritis.
Ia menambahkan hanya akan mendukung jika kedua lembaga investasi itu benar-benar membutuhkan dana untuk ekspansi sektor riil dan melakukan penetrasi pada proyek-proyek strategis yang membuka ruang investasi baru.
"Kalau dia butuh duit beneran ekspansi kebetulan ya udah kita dukung, tapi kalau masih banyak uangnya di bond, di obligasi, ngapain kita dukung," kata Purbaya menambahkan.
Sebelumnya, Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Pandjaitan mendorong agar pemerintah menyalurkan Saldo Anggaran Lebih (SAL) sebesar Rp 50 triliun per tahun ke INA dan meyakini aliran dana tersebut bisa menjadi mesin pengungkit pertumbuhan ekonomi nasional bersama BPI Danantara.
"Sovereign wealth fund kita ini, kalau kita tarik investasi Rp 50 triliun ke situ tiap tahun, dari dana yang masih sisa di Bank Indonesia (BI), kita bisa leverage Rp 1.000 triliun dalam lima tahun ke depan," ujar Luhut dalam kegiatan '1 Tahun Prabowo–Gibran: Optimism 8 Persen Economic Growth'.
Luhut menyebut skema itu juga akan mendorong masuknya foreign direct investment sekaligus memperluas peran sektor swasta dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang ditargetkan mencapai 8 persen.
"Peranan pemerintah kan cuma 10-15 persen dari APBN, sisanya itu harus sektor swasta, untuk itu, kita harus ramah dengan FDI, itu harus jalan bagus," tutur Luhut.
[Redaktur: Elsya Tri Ahaddini]
