WahanaNews.co, Jakarta - Belanja negara yang berkualitas menjadi bentuk kehadiran negara untuk penguatan ekonomi sekaligus meningkatkan ketahanan fiskal.
Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati melaporkan bahwa hingga Mei 2024, Pemerintah Indonesia telah merealisasikan Belanja Pemerintah Pusat sebesar Rp 824,3 triliun atau mencapai 33,4 persen dari total APBN 2024. Ini menunjukkan kenaikan sebesar 15,4 persen dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya.
Baca Juga:
Kinerja Pendapatan Negara Tahun 2024 Masih Terkendali, Menkeu: Ada Kenaikan Dibanding Tahun 2023
“Kegiatan seperti Pemilu yang terjadi pada bulan Februari itu membutuhkan front loading belanja yang cukup banyak, dibandingkan baseline tahun lalu yang tidak ada Pemilu tentu menimbulkan kenaikan yang signifikan yaitu 15,4 persen,” ungkap Menkeu dalam konferensi pers APBN Kita edisi Juni yang dilaksanakan hari ini, Kamis (27/06), di Jakarta.
Belanja negara terus dijaga dalam rangka optimalisasi peran APBN sebagai shock absorber untuk stabilisasi harga dan menjaga daya beli masyarakat. Belanja Kementerian /Lembaga (K/L) tercatat telah mencapai Rp 388,7 triliun atau 35,6 persen dari total APBN 2024, antara lain untuk pembayaran Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), program bantuan sosial (bansos), serta pembangunan infrastruktur serta pemeliharaan Barang Milik Negara (BMN), dan dukungan terhadap pelaksanaan Pemilu.
Di dalam belanja K/L, terdapat belanja modal yang meningkat menjadi 58,4 triliun rupiah yang berfokus pada pembangunan infrastruktur seperti jalan, irigasi, dan jaringan, peralatan dan mesin, serta gedung dan bangunan seperti bandara dan kendaraan.
Baca Juga:
Hadiri Rakornas Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Tahun 2024, Menkeu: Awal Sinergi yang Baik
Selanjutnya, belanja bansos naik menjadi 70,5 triliun rupiah, yang meliputi program seperti penyaluran Program Keluarga Harapan (PKH) dan Kartu Sembako, serta bantuan kesehatan, pendidikan, dan tanggap darurat bencana.
Sedangkan belanja non K/L tercatat mencapai Rp 435,6 triliun atau setara 31,6 persen dari pagu anggaran. Untuk belanja non K/L, anggaran yang dibelanjakan cukup besar dan dapat dinikmati langsung oleh masyarakat dalam bentuk subsidi dan manfaat pensiun.
Adapun anggaran pensiun ini mengalami kenaikan sebanyak 16,9 persen dibandingkan tahun lalu untuk pembayaran THR dan gaji pensiun 13. Untuk penyaluran subsidi, tercatat mencapai Rp 77,8 triliun, yang terdiri dari subsidi energi dan listrik, serta penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR).
