WahanaNews.co, Jakarta - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan laju inflasi di tahun 2023 terus dijaga rendah untuk menjaga daya beli masyarakat sehingga mampu menopang kinerja pertumbuhan ekonomi pada tahun 2023 tetap berada di atas 5% pada saat suku bunga di Amerika Serikat melonjak 500 basis poin.
Hal ini disampaikannya dalam Rapat Paripurna DPR yang beragendakan Tanggapan Pemerintah terhadap Pandangan Fraksi atas Rancangan Undang-Undang tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN (RUU P2APBN) Tahun Anggaran 2023, Selasa (20/08).
Baca Juga:
Indonesia Dorong Percepatan Aksesi OECD dan Integrasi Ekonomi ASEAN untuk Pertumbuhan Inklusif dan Berkelanjutan
“Kinerja pertumbuhan yang kuat juga diikuti dengan terjaganya stabilitas harga. Laju inflasi terkendali pada tingkat 2,6% (yoy), lebih rendah dari tahun 2022 yang mencapai 5,05% (yoy),” ungkap Menkeu.
Lebih lanjut, Menkeu mengatakan angka inflasi Indonesia ini jauh lebih rendah dan dan stabil dibandingkan negara G20. Rusia mengalami inflasi 7,4%, Turki inflasinya mencapai 64,8%, dan Argentina yang mengalami krisis mencapai 211,4% (yoy).
Dengan besaran inflasi tahun 2023 sebesar 2,61%, ini merupakan angka terendah dalam 20 tahun terakhir, di luar masa pandemi. Kondisi ini turut menjaga daya beli masyarakat tetap kuat, sekaligus menjadi salah satu indikator keberhasilan APBN 2023 dalam mengelola ekonomi di tengah tantangan global.
Baca Juga:
Wamenkeu Suahasil Tekankan Peran Penting APBN sebagai Katalisator Perkembangan Perekonomian
“Pemerintah menjaga stabilitas harga dengan mengendalikan dan melaksanakan koordinasi secara komprehensif, melalui Keterjangkauan Harga, Ketersediaan Pasokan, Kelancaran Distribusi, dan Komunikasi Efektif (4K). Pemerintah mengendalikan harga pangan dengan melakukan stabilisasi pasokan melalui kegiatan operasi pasar, gerakan pasar murah, dan kebijakan impor secara terukur,” jelas Menkeu.
Keberhasilan menjaga stabilitas inflasi juga hasil upaya bersama antara otoritas fiskal dan moneter. Pemerintah berupaya meningkatkan dan memperkuat sinergi dan koordinasi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, serta Bank Indonesia melalui forum Tim Pengendalian Inflasi Pusat (TPIP) dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID).
“Pemerintah melakukan pemantauan pergerakan inflasi inti secara rutin dan tentu ini merupakan domain utama Bank Indonesia. Saat ini inflasi inti dalam tren kecenderungan menurun di awal tahun 2023, Pemerintah melakukan berbagai upaya untuk menjaga daya beli masyarakat,” pungkas Menkeu. Demikian dilansir dari laman kemenkeugoid, Selasa (20/8).
[Redaktur: JP Sianturi]
