WahanaNews.co, Tangerang -Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Direktorat Jenderal Sumber Daya Air bersama Komite Nasional untuk Bendungan Besar (KNI-BB) menyelenggarakan Seminar Nasional Bendungan Besar 2023 di Kampus Universitas Pelita Harapan (UPH), Tangerang pada 8-9 Desember 2023.
Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan, Indonesia telah membangun 61 bendungan dalam 10 tahun terakhir. Ia harap ke depan bisa terus dilanjutkan dengan membangun 50 bendungan baru setiap 5 tahun.
Baca Juga:
Menteri PUPR: Pembangunan Kartasura-Klaten Tuntas Akhir Agustus 2024
"Indonesia butuh banyak tambahan tampungan air lagi untuk menghadapi cuaca ekstrem dan perubahan iklim. Tidak ada pilihan lain untuk mengatasi banjir dan kekeringan, kecuali dengan menambah bendungan dan embung lebih banyak lagi," tambah Menteri Basuki.
Selain itu, "Kita harus terus menjaga intellectual exercise kita dalam membangun dan mengelola bendungan. Jika selama ini kita membangun bendungan dengan tipe yang sama, rockfill dam, maka ke depannya kita perlu inovasi agar teknologi bendungan kita bisa lebih baik dan maju," kata Menteri Basuki.
Sekretaris Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian PUPR Airlangga Mardjono selaku Ketua Umum KNI-BB mengatakan, Seminar Nasional Bendungan Besar 2023 mengangkat tema “Keamanan Bendungan dalam Menghadapi Beban Ekstrim dan Perubahan Iklim”.
Baca Juga:
PUPR Raih Opini Wajar Tanpa Pengecualian pada Laporan Keuangan Tahun 2023
"Topik ini sangat relevan mengingat perubahan iklim, fenomena cuaca ekstrim dan aspek kebencanaan lainnya telah menjadi tantangan global bagi pembangunan dan pengelolaan infrastruktur di dunia," katanya.
Terdapat lima isu utama yang diangkat pada Seminar ini, yaitu bendungan dan adaptasi terhadap perubahan iklim, tantangan pembangunan bendungan dan tanggul di masa depan, keamanan bendungan dan tanggul dalam menghadapi cuaca ekstrim, keamanan bendungan terhadap gempa, serta meningkatkan peran bendungan beserta waduknya dalam mendukung energi baru dan energi terbarukan.
"Kami mengajak semua pemangku kepentingan dari pemerintah, akademisi, industri, organisasi dan masyarakat luas untuk bersama-sama bertukar pikiran dan berkolaborasi dalam seminar ini," ujar Airlangga.
