"Begitu investor menentukan kavling untuk limbah, ormas langsung mengetahuinya dan meminta jatah. Mereka bilang, 'Pak, ini buat saya ya, buat saya'," ungkap Sanny, beberapa waktu lalu.
Untuk mengatasi persoalan ini, para pengusaha telah berupaya melibatkan kepala desa dalam menentukan kavling pengelolaan limbah. Namun, cepatnya pergantian kepala desa membuat masalah ini terus berulang.
Baca Juga:
Rosan Roeslani Ditunjuk Jadi CEO BPI Danantara, Kekayaannya Tembus Rp 864 Miliar
"Misalnya, kavling ini sudah diberikan kepada Pak Mustofa. Tapi begitu kepala desa berganti, ada demo lagi meminta agar Pak Mustofa diganti dengan Pak Ali. Ini membingungkan. Perusahaan tidak bisa sembarangan mengatur ini karena ada tanggung jawab yang harus dipenuhi. Bahkan untuk urusan penyedia katering atau transportasi saja, jika ormas sudah turun tangan, menjadi sulit bagi kami karena semua harus melalui proses tender," jelasnya.
[Redaktur: Rinrin Kaltarina]
Ikuti update
berita pilihan dan
breaking news WahanaNews.co lewat Grup Telegram "WahanaNews.co News Update" dengan install aplikasi Telegram di ponsel, klik
https://t.me/WahanaNews, lalu join.
