"Kewajiban pemerintah adalah menjaga BBM bersubsidi. BBM non-subsidi seharusnya dibiarkan mengikuti harga pasar. Dengan begitu masyarakat paham mana harga yang dijaga pemerintah dan mana yang mengikuti pasar," kata Piter.
Menurutnya, dalam jangka menengah pemerintah juga perlu memperbaiki percepatan perbaikan bauran energi. Indonesia kata Piter memiliki modal sumber daya yang besar untuk itu.
Baca Juga:
Ahli Beberkan Harga Asli BBM Pertamax, Bukan Rp16.250/Liter!
"Indonesia sangat kaya sumber energi, termasuk energi baru terbarukan dan biomassa. Langkah ini bisa menekan konsumsi BBM dan gas sekaligus meringankan beban subsidi," jelas Piter.
Sebagaimana diketahui, Pemerintah juga telah memberi sinyal harga BBM non subsidi, termasuk Pertamax, berpotensi kembali turun. Terutama apabila tren penurunan harga minyak mentah dunia berlanjut.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa optimistis melemahnya harga minyak global akan berdampak positif terhadap harga BBM non-subsidi di dalam negeri.
Baca Juga:
Pemkab Lumajang Perkuat Efisiensi Belanja Operasional Hadapi Kenaikan Biaya Pemerintahan
Sebagaimana diketahui, PT Pertamina (Persero) melakukan penyesuaian harga BBM non subsidi pada 10 Juni 2026 seiring lonjakan harga minyak dunia. Harga Pertamax (RON 92) naik dari Rp12.300 menjadi Rp16.250 per liter, sementara Pertamax Green (RON 95) naik dari Rp12.900 menjadi Rp17.000 per liter.
"Tetapi saya yakin dengan potensi menurunnya harga minyak dunia harga Pertamax dan lain-lain akan turun. Fondasi pertumbuhan ekonomi kita akan semakin kuat," kata Purbaya dikutip Selasa (23/6/2026).
Dia mengakui kondisi ketika harga minyak dunia naik, Indonesia berada dalam ujian yang sulit. Namun, dia melihat Indonesia telah melewati ujian yang sulit tersebut.
