WAHANANEWS.CO, Jakarta - Prasasti Center for Policy Studies menganggap pemerintah kini memiliki ruang untuk menurunkan harga bahan bakar minyak (BBM) non subsidi seperti Pertamax, setelah harga minyak mentah dunia menunjukkan tren penurunan.
Direktur Program dan Kebijakan Prasasti Piter Abdullah mengatakan, harga minyak dunia sempat melandai ke level US$ 80 per barel pada 22 Juni 2026, setelah kesepakatan damai sementara antara Amerika Serikat (AS) dan Iran tercapai pada pertengahan Juni.
Baca Juga:
Ahli Beberkan Harga Asli BBM Pertamax, Bukan Rp16.250/Liter!
Harga ini terbilang merosot cukup dalam dari sebelumnya bergerak hingga ke level US$ 120 per barel, saat perang AS-Iran turut mengganggu salah satu jalur perdagangan energi dunia, yakni Selat Hormuz.
Menurut Piter, dengan adanya tren pelandaian harga minyak mentah dunia itu, pemerintah memiliki ruang untuk menyesuaikan harga Pertamax mengikuti harga pasar, sekaligus menjaga BBM bersubsidi tetap tepat sasaran.
"Penurunan harga minyak dunia membuka ruang bagi pemerintah untuk menyesuaikan harga Pertamax. Penyesuaian ini bukan mengembalikan ke harga lama, melainkan menurunkan secara wajar mengikuti perkembangan pasar. Seberapa besar angkanya, pemerintah dan Pertamina yang memegang perhitungannya," ujar Piter dalam siaran pers, Selasa (23/6/2026).
Baca Juga:
Pemkab Lumajang Perkuat Efisiensi Belanja Operasional Hadapi Kenaikan Biaya Pemerintahan
Penyesuaian harga Pertamax ia anggap penting untuk mencegah perpindahan konsumen ke BBM bersubdi, seperti jenis Pertalite. Sebab, gejala ini Piter anggap sudah terlihat di lapangan dengan tanda kian panjangnya antrean Pertalite di SPBU.
"Antrean Pertalite yang memanjang menandakan sebagian konsumen sudah beralih. Kalau dibiarkan, kuota Pertalite yang terbatas bisa tidak mencukupi. Pasokan dan permintaan tidak lagi cocok. Risikonya bisa sampai kelangkaan," ujarnya.
Piter juga menegaskan pemerintah perlu mempertegas pembagian peran yang jelas dalam formulasi penentuan harga antara BBM subsidi dan nonsubsidi. Prinsip ini menurutnya akan membuat perekonomian lebih terkendali.
