Pada sektor perkebunan rakyat, Mujahid menjelaskan rendahnya harga di tingkat petani masih menjadi masalah utama khususnya komoditas sawit.
Meskipun pemerintah sudah mencabut larangan kebijakan ekspor CPO dan turunannya, hal ini belum dirasakan di lapangan khususnya bagi para petani sawit mandiri dan anggota SPI di berbagai wilayah.
Baca Juga:
Polda Kalsel Berhasil Selamatkan 463.299 Petani dari Peredaran Pupuk Ilegal
Subsektor lainnya yang juga perlu mendapatkan perhatian adalah subsektor peternakan rakyat. Secara umum, saat ini sektor peternakan sedang dihadapkan pada kenaikan harga pakan yang mencapai 25 hingga 30 persen. Selain, itu ternak juga tengah dibayangi wabah Penyakit Mulut dan Kuku (PMK).
Mujahid menilai belum ada kebijakan pemerintah yang efektif untuk mengatasi gejolak di masing-masing subsektor NTP. Berbagai kebijakan di sektor perkebunan rakyat seperti untuk menstabilkan harga minyak goreng dinilai belum mencapai target.
"Begitu juga di subsektor peternakan. Merebaknya wabah PMK karena pemerintah gegabah mengambil kebijakan impor dari negara-negara yang belum bebas PMK, akibatnya wabah masuk dari luar negeri. Lagi-lagi yang menjadi korban adalah petani dan peternak," ujarnya.
Baca Juga:
Kekeringan Ancam Panen Padi di Labura, Petani Terancam Rugi
Maka dari itu, SPI mendesak pemerintah untuk kembali kepada prinsip-prinsip kedaulatan pangan. Kepentingan rakyat terhadap pangan harus menjadi prioritas utama dengan negara hadir dalam memastikan faktor-faktor produksi, akses terhadap benih lokal, akses terhadap pasar dan bantuan keuangan dinikmati secara utuh oleh petani dan produsen pangan.
Kecukupan pangan baik dari sisi keterjangkauan jarak dan harga, serta gizi dan keamanan pangan juga harus dipenuhi dari produksi pangan petani dalam negeri.
"Karena Indonesia masih belum lepas dari ketergantungan bahan pangan dari luar negeri, tentunya kita harus membangun kedaulatan pangan di dalam negeri. Pangan harus diproduksi untuk kepentingan nasional, dan ini harus dimulai dengan menerapkan prinsip-prinsip kedaulatan pangan di berbagai kebijakan pertanian," ujar Mujahid. [qnt]
Ikuti update
berita pilihan dan
breaking news WahanaNews.co lewat Grup Telegram "WahanaNews.co News Update" dengan install aplikasi Telegram di ponsel, klik
https://t.me/WahanaNews, lalu join.
