WAHANANEWS.CO, Jakarta - Organisasi Relawan Nasional MARTABAT Prabowo-Gibran menyambut positif restrukturisasi besar-besaran Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang dijalankan Presiden Prabowo Subianto.
Perampingan perusahaan negara dinilai dapat menjadi momentum untuk mengubah BUMN dari struktur korporasi yang gemuk menjadi kekuatan ekonomi nasional yang lebih produktif, efisien, dan mampu memberikan manfaat langsung bagi rakyat.
Baca Juga:
Tahun Kedua Prabowo Pimpin Upacara HUT RI, Istana Merdeka Dipenuhi Ribuan Undangan
“Keberanian memangkas BUMN yang tidak produktif harus dilihat sebagai keberanian membenahi cara negara mengelola kekayaannya,” kata Ketua Umum Organisasi Relawan Nasional MARTABAT Prabowo-Gibran, KRT Tohom Purba, di Jakarta, Senin (17/08/2026).
Menurut Tohom, ukuran keberhasilan BUMN bukan terletak pada banyaknya perusahaan yang dimiliki pemerintah, melainkan pada besarnya nilai ekonomi, lapangan kerja, pelayanan, dan kedaulatan yang mampu diciptakan bagi Indonesia.
Tohom mengatakan target pemerintah memangkas jumlah BUMN beserta anak dan cucu usahanya dari 1.074 perusahaan menjadi paling banyak 300 perusahaan pada akhir 2026 merupakan langkah fundamental.
Baca Juga:
BUMN Panen Laba Jumbo, Semen Indonesia Naik 408,9 Persen hingga Pupuk Indonesia 252,8 Persen
Langkah tersebut harus diikuti pembenahan tata kelola, penguatan profesionalisme manajemen, serta penetapan indikator kinerja yang terukur bagi setiap perusahaan yang dipertahankan.
Menurutnya, keputusan menutup 290 BUMN hingga saat ini memperlihatkan perubahan arah pengelolaan perusahaan negara.
Rencana menutup lebih dari 750 perusahaan secara keseluruhan menunjukkan pemerintah mulai menggeser paradigma dari orientasi jumlah perusahaan menuju kualitas aset dan kemampuan menghasilkan nilai tambah.
“Kalau restrukturisasi ini dapat menghemat sekitar Rp50 triliun setiap tahun, maka publik harus melihat Rp50 triliun tersebut berubah menjadi sesuatu yang produktif,” ujarnya.
Tohom menyebut penghematan itu seharusnya mengalir ke investasi baru, industrialisasi, penciptaan lapangan kerja, peningkatan pelayanan publik, atau penguatan sektor strategis nasional.
MARTABAT Prabowo-Gibran memandang penghematan biaya overhead tersebut dapat menciptakan dampak ekonomi yang jauh lebih besar.
Dana yang sebelumnya terserap pada struktur organisasi dan perusahaan tidak produktif dapat dialihkan menjadi modal bagi proyek yang memiliki efek berganda terhadap perekonomian.
Tohom menilai kenaikan kinerja sejumlah perusahaan negara pada semester pertama 2026 perlu dijadikan titik awal untuk membangun standar baru pengelolaan BUMN.
Kenaikan laba bersih PT Semen Indonesia, PT Pupuk Indonesia, PT Pertamina, Pegadaian, Pelindo, dan PTPN dinilai harus diikuti penguatan produktivitas dan daya saing.
Ia juga melihat peningkatan laba BUMN menjadi Rp326 triliun pada 2025 sebagai indikator penting dalam proses pembenahan perusahaan negara.
Kenaikan dividen bersih setelah memperhitungkan Penyertaan Modal Negara (PMN) dari Rp53 triliun pada 2024 menjadi Rp138 triliun pada 2025 menunjukkan BUMN harus semakin mampu menjadi pencipta nilai.
“Target dividen Rp200 triliun pada 2026 tanpa PMN adalah tantangan besar sekaligus tolok ukur yang menarik,” kata Tohom.
Jika target tersebut dapat dicapai secara sehat dan berkelanjutan, menurutnya, BUMN akan semakin kuat menjadi sumber kekuatan fiskal sekaligus menopang pembangunan nasional.
Tohom yang juga Wakil Ketua Umum DPP Kongres Advokat Indonesia (KAI) ini mengatakan bahwa restrukturisasi BUMN harus dilanjutkan dengan pemetaan fungsi setiap perusahaan negara secara lebih jelas.
Pemerintah perlu menentukan perusahaan yang berperan sebagai lokomotif industri, penyedia pelayanan publik, penjaga aset strategis, serta penggerak pembangunan wilayah.
Menurutnya, Indonesia membutuhkan BUMN yang mampu menjadi katalis pembangunan kawasan baru dan memperkuat konektivitas antardaerah.
BUMN juga harus mendorong lahirnya pusat pertumbuhan ekonomi di luar wilayah yang selama ini dominan serta membuka ruang bagi swasta nasional dan usaha masyarakat untuk berkembang.
“BUMN yang sehat jangan menjadi raksasa yang berjalan sendirian, tetapi harus menjadi lokomotif yang menarik gerbong industri nasional,” tuturnya.
Tohom menilai gerbong tersebut harus mencakup UMKM, tenaga kerja, teknologi, dan ekonomi daerah agar manfaat kekayaan negara menyebar semakin luas.
MARTABAT Prabowo-Gibran juga melihat keterkaitan antara restrukturisasi BUMN dengan agenda hilirisasi melalui Danantara sebagai langkah strategis.
Konsolidasi aset negara akan memiliki nilai lebih besar apabila diarahkan untuk membangun industri pengolahan dan meningkatkan nilai tambah sumber daya alam di dalam negeri.
Tohom menyebut groundbreaking 26 proyek hilirisasi sepanjang Februari dan April 2026 perlu dikawal secara serius.
Proyek tersebut mencakup pengolahan batu bara menjadi Dimethyl Ether (DME), hilirisasi tembaga dan emas, pengolahan garam industri, alumina menjadi aluminium, hingga waste to energy.
“Indonesia sudah terlalu lama kuat sebagai pemilik sumber daya tetapi belum maksimal sebagai pencipta nilai tambah,” ujarnya.
Menurut Tohom, Danantara harus menjadi instrumen untuk menyatukan modal, aset, sumber daya alam, teknologi, dan industri nasional dalam satu arah pembangunan yang jelas.
Ia juga berpandangan pengelolaan devisa hasil ekspor melalui PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI) memiliki dimensi strategis.
Pengawasan terhadap transaksi ekspor dapat membantu negara memperoleh gambaran yang lebih akurat mengenai nilai ekonomi sumber daya yang keluar dari Indonesia.
Pengelolaan devisa ekspor senilai USD14 miliar dari tiga komoditas strategis dalam waktu sekitar dua bulan dinilai menunjukkan besarnya potensi pengawasan berbasis data.
Temuan potensi tambahan USD5 miliar dari perbedaan harga, kualitas, dan pembayaran juga memperlihatkan pentingnya sistem pemantauan perdagangan yang terintegrasi.
“Kalau negara memiliki data transaksi, harga, kualitas barang, pembayaran, pelabuhan, dan aliran devisa secara terintegrasi, ruang terjadinya kebocoran akan semakin sempit,” katanya.
Tohom menilai sistem seperti itu dapat memperkuat posisi negara dalam menjaga kekayaan nasional sekaligus mengurangi potensi kehilangan nilai dari kegiatan ekspor.
MARTABAT Prabowo-Gibran mendukung rencana perluasan pengawasan DSI hingga 50 pelabuhan di 25 provinsi.
Perluasan ke seluruh komoditas ekspor strategis juga harus dibarengi transparansi, teknologi yang kuat, audit kredibel, serta pengawasan yang mampu mencegah penyalahgunaan kewenangan.
Tohom mengatakan restrukturisasi BUMN, hilirisasi, penguatan Danantara, serta pengawasan devisa ekspor harus ditempatkan dalam satu agenda besar.
Agenda tersebut adalah membangun negara yang mampu mengelola aset dan sumber dayanya sendiri untuk memperbesar kesejahteraan masyarakat.
“Kalau konsolidasi ini dijalankan konsisten, kita bukan hanya sedang merapikan BUMN, tetapi sedang membangun arsitektur baru ekonomi Indonesia,” pungkas Tohom.
Menurutnya, kekayaan nasional harus menjadi modal industrialisasi, menciptakan pekerjaan, memperkuat kemandirian, dan pada akhirnya kembali sebesar-besarnya kepada rakyat.
[Redaktur: Sobar Bahtiar]
