WAHANANEWS.CO, Jakarta - Proyek sistem pembayaran tol tanpa setop atau Multi Lane Free Flow (MLFF) kini tidak lagi berstatus sebagai Proyek Strategis Nasional (PSN). Sebelumnya, pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi), proyek ini masuk dalam daftar PSN.
Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengaku tidak mengetahui alasan pasti dikeluarkannya MLFF dari daftar PSN.
Baca Juga:
16 Bendungan Masuk PSN Era Prabowo, Salah Satunya Didanai China
Namun, ia menduga proyek tersebut sempat mengalami stagnasi sehingga untuk sementara ditiadakan dari program strategis nasional.
"Mungkin sebelumnya telah diusulkan, tetapi tidak terealisasi atau tidak ada eksekusinya. Proyek ini sempat terhenti. Jadi, kemungkinan karena alasan itu, MLFF dikeluarkan sementara dari PSN," ujar Dody dalam konferensi pers di Kantor Kementerian PU, Jakarta Selatan, Jumat (7/3/2025).
Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto telah menetapkan 77 proyek PSN yang tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029, yang diterbitkan pada 10 Februari 2025.
Baca Juga:
Ini 77 Proyek Strategis Nasional yang Disetujui Prabowo, Banyak Melibatkan Pihak Swasta
Selain MLFF, jumlah proyek infrastruktur lain dalam PSN juga mengalami pengurangan signifikan. Contohnya, jumlah proyek jalan tol yang sebelumnya mencapai 33 proyek pada era Jokowi, kini hanya tiga yang diprioritaskan.
Meski demikian, Dody menjelaskan bahwa jumlah proyek PSN di sektor PU masih dapat bertambah, mengingat Kementerian PU masih melakukan pembahasan lanjutan dengan Kementerian PPN/Bappenas dan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.
"Belum ada rincian final PSN. Jika ada proyek yang dinilai memiliki manfaat besar, maka bisa diusulkan kembali ke dalam daftar PSN," jelasnya.
Terkait MLFF, Dody menegaskan bahwa proyek ini masih memerlukan banyak kajian dan perbaikan tata kelola sebelum dapat dipertimbangkan kembali sebagai PSN.
"Kita harus mengurai permasalahan MLFF terlebih dahulu, memperbaiki tata kelolanya, lalu menyampaikan kepada Presiden Prabowo mengenai urgensinya, manfaatnya, dan apakah proyek ini layak dilanjutkan sebagai PSN," ujarnya.
Sebagai informasi, pada tahun 2024, pemerintah telah menambahkan 16 Proyek Strategis Nasional (PSN) baru yang awalnya direncanakan akan berlanjut ke pemerintahan Prabowo-Gibran.
Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Susiwijono Moegiarso, menyebutkan bahwa ada dua program tambahan yang semula akan dimasukkan dalam daftar PSN, yaitu sistem pembayaran tol tanpa setop (MLFF) dan program integrasi operator bandara BUMN Holding InJourney dengan Angkasa Pura.
"Tambahan programnya ada dua, yaitu MLFF agar jalan tol bisa beroperasi tanpa petugas langsung dan sistem sensor otomatis, serta proyek InJourney yang mengintegrasikan beberapa BUMN dalam proyek baru," ungkap Susiwijono dalam Rakernas Percepatan PSN di Park Hyatt, Jakarta Pusat, Selasa (14/5/2024).
Adapun penetapan MLFF sebagai PSN sebelumnya tercantum dalam Peraturan Menteri Koordinator (Permenko) Nomor 6 Tahun 2024 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 7 Tahun 2021 yang mengatur daftar PSN terbaru.
[Redaktur: Elsya Tri Ahaddini]
