WahanaNews.co | Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Direktorat Jenderal (Ditjen) Perumahan terus berupaya mengatasi kekurangan perumahan (backlog) dan mendorong ketersediaan hunian layak bagi masyarakat.
Pada tahun 2023, anggaran program penyediaan perumahan dialokasikan sebesar Rp11,27 triliun, utamanya digunakan untuk pembangunan rumah susun (rusun), rumah swadaya, rumah khusus (rusus), dan bantuan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU).
Baca Juga:
Tingkatkan Daya Saing, Kementerian PU Gelar Konstruksi Indonesia 2024 di ICE BSD
“Hingga 12 Juni 2023, realisasi keuangan Ditjen Perumahan pada anggaran tahun 2023 sebesar Rp2,74 triliun atau 24,36% dari total anggaran, dengan realisasi fisik mencapai 27,33%,” kata Direktur Jenderal Perumahan Kementerian PUPR, Iwan Suprijanto dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi V DPR RI, di Jakarta.
Menurut Iwan Suprijanto, realisasi fisik kegiatan Ditjen Perumahan secara khusus dilaksanakan untuk pembangunan rumah susun sebanyak 1.633 unit atau 29,54% dari target 5.528 unit. Selanjutnya pembangunan rumah swadaya sebanyak 93.139 unit atau 62,07% dari target 150.050 unit.
“Untuk pembangunan rumah swadaya dilaksanakan melalui program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) atau Rumah Pemberdayaan Masyarakat (RPM) dengan realisasi 88.389 unit serta mendukung Penanganan Kemiskinan Ekstrem (NAHP) sebanyak 4.750 unit,” kata Iwan Suprijanto.
Baca Juga:
Konstruksi Indonesia 2024, Menteri Dody Tekankan Penggunaan Produk Dalam Negeri
Kegiatan penyediaan hunian layak selanjutnya melalui pembangunan rumah khusus dengan progres 352 unit atau 10,59% dari target 3.322 unit.
Realisasi rumah khusus pada Semester I tahun 2023 ini merupakan capaian unit sementara pembangunan hunian tetap (huntap) pascabencana di Sulawesi Tengah yang tersebar di beberapa lokasi.
Saat ini juga telah dibangun 351 unit huntap di Kabupaten Cianjur tersebar di 2 lokasi, serta fasos dan fasum akibat bencana gempa bumi.
