WahanaNews.co | Pemerintah resmi mengeluarkan regulasi baru terkait kegiatan usaha di bidang pertambangan mineral dan batu bara (minerba) yang tercantum pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.
Adapun dengan adanya PP 96/2021 ini maka riwayat status aturan sebelumnya seperti PP 23/2010 tentang pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, PP 24/2013, PP 1/2014, PP 1/2017 dan PP 8/2018 sudah tidak berlaku alias dicabut.
Baca Juga:
Lokakarya Nasional 100 Tahun Aspal Buton Dibuka Sekda Sultra di Pasarwajo
Aturan ini menjelaskan segala macam yang berhubungan dengan kegiatan usaha pertambangan minerba.
Misalnya pada Bab III Perizinan Berusaha di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara Pasal 6 dijelaskan cara untuk mendapatkan izin usaha.
Berdasarkan beleid tersebut, kegiatan usaha pertambangan harus dilaksanakan berdasarkan Perizinan Berusaha dari Pemerintah pusat. Kemudian bukti perizinan diberikan dalam bentuk nomor induk berusaha, sertifikat standar dan izin.
Baca Juga:
Pemprov Bengkulu dan BPH Migas Rancang Kerja Sama Pengawasan BBM Subsidi
Perizinan berwirausaha dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Izin berusaha terdiri atas IUP, IUPK, IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/perjanjian.
Lepas dari itu, IPR, SIPB, izin penugasan, izin Pengangkutan dan penjualan, IUJP dan IUP untuk Penjualan.
Selain itu, di dalamnya juga dibahas mengenai permohonan perpanjangan kontrak/izin, informasi ini penting untuk diketahui pengusaha. Penjelasan tersebut ada dalam Pasal 59 PP 96/2021.
