WahanaNews.co, Jakarta - Pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat kembali menjadi sorotan. Kondisi tersebut dinilai menunjukkan bahwa ketahanan ekonomi nasional masih rapuh akibat tingginya ketergantungan Indonesia terhadap impor berbagai kebutuhan strategis.
Wakil Ketua Umum Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI), Arnod Sihite, menilai besarnya impor pangan, energi, bahan baku industri hingga komponen teknologi membuat tekanan terhadap rupiah semakin terasa di tengah ketidakpastian ekonomi global.
Baca Juga:
Tampung Minyak Impor dari Rusia Pemerintah Siapkan BLU, Ini Alasannya
“Nilainya sangat besar dan terus menguras devisa negara. Ketika rupiah melemah, biaya impor langsung melonjak dan dampaknya dirasakan industri maupun masyarakat melalui kenaikan harga barang,” kata Arnod, Kamis (28/5/2026).
Ket foto: Data impor bulana kebutuhan pokok Republik Indonesia (Ist/CNN Indonesia)
Berdasarkan data impor bulanan, komponen elektronik menjadi sektor dengan nilai impor terbesar, mencapai 4,5 miliar dolar AS atau sekitar Rp79 triliun per bulan. Selain itu, impor mesin dan peralatan mekanis tercatat sebesar 3,3 miliar dolar AS atau sekitar Rp58 triliun.
Baca Juga:
Tekan Impor, Perkuat Produksi Nasional demi Selamatkan Ekonomi dan Buka Jutaan Lapangan Kerja
Di sektor energi, impor bahan bakar minyak (BBM) mencapai 3,2 miliar dolar AS atau sekitar Rp56 triliun per bulan. Kondisi itu dinilai membuat kebutuhan energi nasional sangat bergantung pada pasar internasional dan pergerakan nilai tukar rupiah.
Tidak hanya sektor energi dan industri, impor pangan juga masih cukup tinggi. Gandum dan jagung tercatat mencapai 400 juta dolar AS atau sekitar Rp7 triliun per bulan. Sementara impor gula dan kembang gula mencapai 200 juta dolar AS atau sekitar Rp3,5 triliun.
Indonesia juga masih mengimpor kedelai sebesar 160 juta dolar AS, susu dan telur sekitar 120 juta dolar AS, serta buah dan sayur mencapai 130 juta dolar AS setiap bulan.
Pada sektor industri, impor bahan baku juga masih mendominasi aktivitas produksi nasional. Besi dan baja tercatat sebesar 1,3 miliar dolar AS atau sekitar Rp23 triliun per bulan. Kemudian plastik dan karet rekayasa mencapai 1,5 miliar dolar AS, sementara bahan kimia dan farmasi mencapai 2,2 miliar dolar AS atau sekitar Rp49 triliun.
Menurut Arnod Sihite, yang juga merupakan mahasiswa Program Magister Ilmu Politik di Universitas Nasional itu. Tingginya ketergantungan terhadap impor membuat industri nasional rentan terpukul ketika rupiah mengalami pelemahan. Perusahaan harus mengeluarkan biaya lebih besar untuk membeli bahan baku dan barang modal dari luar negeri.
“Kalau kondisi ini terus dibiarkan, industri dalam negeri akan sulit bersaing. Ujungnya bisa berdampak pada produksi, harga barang, bahkan ancaman terhadap lapangan kerja,” ujarnya.
Ia menilai pemerintah perlu memperkuat produksi nasional agar Indonesia tidak terus bergantung pada impor kebutuhan strategis. Menurutnya, sektor pangan, energi dan manufaktur harus menjadi prioritas penguatan ekonomi nasional.
“Indonesia memiliki sumber daya alam dan tenaga kerja yang besar. Yang diperlukan sekarang adalah keberpihakan serius terhadap produksi dalam negeri, hilirisasi industri, serta penguatan sektor pertanian dan energi nasional,” tegas Arnod.
Arnod juga mendorong percepatan pembangunan kilang minyak, pengembangan energi alternatif, serta peningkatan kapasitas industri elektronik, baja, petrokimia dan mesin produksi domestik.
Selain itu, penggunaan produk dalam negeri dan peningkatan investasi pada sektor produksi dinilai menjadi langkah penting untuk memperkuat daya saing industri nasional di tengah tekanan global.
“Pelemahan rupiah saat ini menjadi alarm bahwa ketahanan ekonomi Indonesia belum sepenuhnya kuat. Selama kebutuhan strategis masih bergantung pada impor, gejolak ekonomi global akan terus memberi tekanan pada perekonomian nasional,” pungkasnya.
[Redaktur: Amanda Zubehor]
