WahanaNews.co | Soal penerapan larangan penjualan rokok ketengan, Ketua Pengurus Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Tulus Abadi meminta agar Presiden Joko Widodo bersiap lebih tegas.
Menurutnya, Presiden sudah lama mengatakan soal bahaya rokok ini kepada masyarakat dan segera membuat kebijakan larangan penjualan rokok ketengan atau batangan.
Baca Juga:
Tolak Kenaikan PPN 12%, YLKI: Akan Memukul Daya Beli dan Melemahkan Ekonomi
"Sayangnya presiden kurang elaboratif dalam menyatakan soalnya larangan ini,” ujar Tulus saat konferensi pers virtual yang diadakan oleh Komnas Pengendalian Tembakau, melansir Tempo.co, Sabtu (4/2/2023).
Rencana pelarangan rokok batangan disampaikan Presiden Joko Widodo beberapa waktu lalu. Menurut Jokowi, langkah itu adalah upaya untuk melindungi keluarga miskin Indonesia yang masih banyak membeli rokok daripada membeli makanan bergizi.
Tulus mengatakan Presiden hanya menerangkan tentang menjaga kesehatan masyarakat dan tidak menggunakan data-data konkrit terkait dengan dampak buruk penjualan rokok baik kepada ekonomi maupun juga kesehatan yang menurutnya di depan mata sudah sangat jelas.
Baca Juga:
Tolak Kenaikan Iuran BPJS, YLKI: Defisit Jangan Dilempar ke Konsumen
“Yang dikatakan Presiden memang secara filosofis dan normatif itu adalah hal yang harus dilakukan karena rokok sebagai benda yang kena cukai. Benda yang kena cukai itu benda yang tidak normal. Sungguh sangat kontradiktif barang yang kena cukai tapi penjualannya sangat diobral,” ungkapnya.
Tulus juga mengomentari pendapat bahwa larangan penjualan rokok ketengan akan menimbulkan kemiskinan baru. Menurutnya pernyataan itu secara sosiologi merupakan kontradiktif karena justru yang terjadi saat ini konsumsi rokok menjadi pemicu utama didalam kemiskinan masyarakat, khususnya di rumah tangga miskin.
“Di seluruh data dan survei menunjukkan konsumsi rokok di rumah tangga miskin itu paling dominan setelah konsumsi beras. Jadi, kebijakan larangan rokok ketengan itu justru harusnya presiden mengatakan pakai cara untuk mengentaskan kemiskinan.” tutur Tulus.
