WahanaNews.co | Pemerintah berkomitmen untuk terus memperkuat reformasi berdasarkan daya saing dan produktivitas. Dalam hal ini, termasuk melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia yang diimplementasikan melalui strategi kebijakan yang komprehensif di bidang pendidikan, kesehatan dan perlindungan sosial.
Hal ini dikatakan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati pada acara Inclusive Lifelong Learning Conference (ILLC) di Bali, Rabu (05/07).
Baca Juga:
Edy Rahmayadi Kampanye Akbar di Labura: Fokus pada Pendidikan, Kesehatan, dan Infrastruktur
“Pada tahun 2023, pemerintah Indonesia menempatkan anggaran pendidikan sebesar Rp 612 triliun atau sekitar 40 miliar USD. Porsi anggaran pendidikan yang besar dialokasikan untuk mendukung pendidikan dasar hingga sekolah menengah, karena komposisi demografi Indonesia yang masih dominan pada usia muda,” ungkap Sri Mulyani.
Selanjutnya dikatakan Menkeu, dalam 20 tahun terakhir, prioritas pendidikan Indonesia telah banyak mengalami kemajuan, diantaranya melalui perluasan gedung sekolah, peningkatan akses pendidikan di seluruh pelosok Indonesia, peningkatan sarana dan prasarana termasuk sarana multimedia untuk mendukung kegiatan belajar mengajar, memberikan beasiswa melalui program Indonesia Pintar, serta menerapkan program belajar mandiri atau merdeka belajar.
“Pemerintah Indonesia berkomitmen untuk pembelajaran sepanjang hidup atau lifelong learning bagi semua umur melalui kontak dan berbagai modalitas. Pemerintah juga bekerja sama dengan industri dan dunia usaha. Kita perlu memastikan angkatan kerja muda di Indonesia bisa mendapatkan pekerjaan atau bahkan menciptakan lapangan kerja. Hal ini selaras dengan prioritas pemerintah untuk terus melakukan reformasi dan restrukturisasi serta penguatan industri, baik di bidang manufaktur maupun jasa,” terangnya.
Baca Juga:
Pj Wali Kota Madiun Resmikan Sekolah Terintegrasi untuk Peningkatan Kualitas Pendidikan
Upaya lain yang juga dilakukan pemerintah yaitu dengan meningkatkan keterampilan tenaga kerja dan terus mendukung transisi melalui digitalisasi, otomatisasi, dan transisi hijau ini dengan memastikan bahwa pendidikan relevan dengan pergeseran dan perubahan ekonomi dan industri yang terus berlanjut, salah satunya melalui inovasi yang sangat penting berupa Kartu Prakerja. Dengan Kartu Prakerja, pemerintah berupaya mengembangkan kompetensi kerja dan kewirausahaan masyarakat agar dapat lebih produktif, dan berdaya saing.
Menteri Keuangan juga menyebut, Indonesia tengah berjuang untuk menjadi negara berpenghasilan tinggi pada tahun 2045. Untuk itu, peningkatan kualitas sumber daya manusia menjadi prioritas. Menkeu berharap, program Kartu Prakerja tidak hanya dapat memberikan bantuan keuangan kepada warga negara atau tenaga kerja Indonesia melalui kursus pelatihan, melainkan program ini juga dapat mengajak masyarakat untuk terus belajar sepanjang hidup dan tidak mengenal batas usia.
“Program ini telah membentuk ekosistem kolaboratif dan terintegrasi yang berkembang pesat dan mencakup platform digital lembaga pelatihan, mitra pembayaran, dan lembaga pendidikan,” ungkap Menkeu. Demikian dilansir dari laman Kemenkeugoid, Rabu (5/7). [jp/jup]
