WAHANANEWS.CO, Jakarta - Pemerintah China secara resmi membantah tudingan negara-negara Barat bahwa Negeri Tirai Bambu mengalami kelebihan kapasitas produksi (overcapacity) dan membanjiri pasar global dengan produk murah. Dalam sebuah white paper terbaru, Beijing menyebut tuduhan tersebut sebagai dalih untuk membenarkan kebijakan proteksionisme terhadap produk-produk China.
Dokumen kebijakan tersebut menegaskan bahwa isu overcapacity telah dipolitisasi oleh sejumlah negara yang khawatir kehilangan daya saing industri. Menurut China, persoalan kapasitas produksi seharusnya dipandang secara objektif berdasarkan mekanisme pasar, bukan dijadikan alat untuk membatasi perdagangan internasional.
Baca Juga:
Subsidi Konversi Motor Listrik, ALPERKLINAS: Masyarakat Butuh Insentif yang Mudah Diakses
"Proteksionisme hanya akan mengganggu tatanan perdagangan global, merusak stabilitas rantai pasok dunia, dan menciptakan risiko jangka panjang bagi pertumbuhan ekonomi global," tulis pemerintah China dalam dokumen tersebut, dilihat CNBC Indonesia, sebagaimana dilansir WahanaNews.co, Senin (3/7/2026).
Beijing juga menegaskan bahwa hingga saat ini Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) maupun Dana Moneter Internasional (IMF) tidak memiliki definisi resmi mengenai overcapacity. Karena itu, China menilai sejumlah negara menggunakan standar yang dibuat sendiri untuk kepentingan geopolitik.
Balik Soroti Subsidi AS dan Uni Eropa
Baca Juga:
Gawat...Modus Pakai Kartu Nelayan, Diduga Gudang Penimbunan BBM Solar Subsidi Di Desa Regemuk, Ranto Panjang Bebas Beroperasi
Dalam dokumen itu, China juga membalas kritik mengenai subsidi industri yang selama ini diarahkan kepada Beijing. Menurut pemerintah China, subsidi bukanlah penyebab otomatis terjadinya kelebihan kapasitas produksi.
Sebaliknya, banyak negara maju juga memberikan bantuan besar kepada industrinya. China mencontohkan Amerika Serikat melalui Inflation Reduction Act (IRA) mengalokasikan sekitar US$750 miliarberbagai bentuk subsidi pada periode 2022-2031.
Sementara itu, Uni Eropa disebut menyiapkan sekitar €1,44 triliunsubsidi pada 2021-2030. Beijing menilai negara-negara besar seharusnya memastikan kebijakan subsidinya sesuai aturan WTO dan tidak digunakan untuk menghambat perkembangan negara lain.
