Pasalnya, menurunnya tingkat permintaan terhadap produk yang diduga terafiliasi Israel akan mengurangi produktivitas perusahaan tersebut.
Hal ini berpotensi menciptakan multiplier effect seperti menurunnya pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal IV-2023, serta efisiensi jumlah tenaga kerja alias pemutusan hubungan kerja (PHK) oleh perusahaan.
Baca Juga:
Dari Bandung untuk Palestina: Seruan Boikot Menggema di Jalanan
Roy mengatakan ajakan boikot bisa mempengaruhi perusahaan untuk melakukan efisiensi hingga ke level pemutusan hubungan kerja (PHK). "Bila eskalasi tidak menurun, maka setelah tiga bulan ada efisiensi, termasuk efisiensi tenaga kerja," ucap Roy Mandey.
Roy menjelaskan, PHK bisa terjadi jika ajakan boikot sudah berjalan setidaknya lebih dari tiga bulan. Menurutnya tiga bulan menjadi jangka waktu perusahaan bisa menahan dampak gerakan ini.
Untuk sekarang, gerakan boikot produk terduga terafiliasi Israel disebut belum berpengaruh hingga ke level karyawan. Dia bilang, permintaan terhadap produk diduga terafiliasi Israel yang menurun masih berdampak ke level pengurangan suplai produk.
Baca Juga:
Soal YKMI Rilis Daftar Produk Boikot Pro Israel, Wasekjen MUI Angkat Suara
"Dalam kurun satu sampai tiga bulan kita lihat eskalasinya. Kalau memang belum ada tanda-tanda kepastian, kejelasan, efisiensi bisa terjadi," sambungnya.
Roy sendiri mendorong agar pemerintah turun tangan menangani polemik ini. Dia berharap pemerintah bisa menegaskan produk terduga afiliasi Israel seperti apa yang sebaiknya dihentikan penggunaannya oleh masyarakat.
Pemerintah juga diharapkan bisa menyiapkan sejumlah jaring pengaman mengantisipasi dampak boikot tagar tidak berkelanjutan.
