Ada sejumlah syarat dan pertimbangan kampus bisa mendapat WIUP. Salah satunya untuk luas WIUP mineral logam, kampus harus berakreditasi minimal B. Hal itu dilakukan agar kampus bisa meningkatkan akses dan kualitas pendidikan bagi masyarakat.
Tetap kritis usai dapat konsesi tambang
Baca Juga:
Kasus Izin Impor Gula, Kejagung Periksa Sekretaris Mendag Era Tom Lembong
Muhammadiyah juga memastikan akan tetap kritis kepada pemerintah setelah mereka memutuskan untuk menerima tawaran izin usaha pertambangan khusus (IUPK) dari pemerintah.
Syahrial menegaskan IUPK tak akan menghilangkan daya kritis Muhammadiyah sebagai organisasi yang ikut mendirikan NKRI.
"Alhamdulillah sampai saat ini Muhammadiyah tetap kritis. Dan insyaallah akan berlanjut terus. Karena Muhammadiyah sadar ikut melahirkan republik Ini," kata Syahrial.
Baca Juga:
Viral Kontes Kecantikan Transgender Waria di Hotel Jakarta Pusat Digelar Tanpa Izin
Dia mengakui bahwa organisasinya telah berdebat keras sebelum memutuskan menerima IUPK dari pemerintah. Menurut Syahrial, Muhammadiyah bahkan sampai menggelar forum menyerupai Muktamar untuk membahas tawaran itu.
Forum itu menghadirkan para pimpinan Muhammadiyah dari berbagai daerah hingga para ahli. Di antara mereka ada yang menyatakan setuju, maupun sebaliknya.
"Pleno diperluas menghadirkan ketua-ketua pimpinan Muhammadiyah wilayah seluruh Indonesia. Dan di situ juga terjadi perdebatan yang tidak kurang sengitnya," katanya.
