Menurut Syahrial, Muhammadiyah menerima IUPK dengan catatan kritis. Pihaknya bahkan telah membentuk tim khusus untuk mengkaji permasalahan tambang di Indonesia.
"Dari situ kemudian Muhammadiyah kemudian mengevaluasi, Muhammadiyah mencoba melihat apa yang harus dilakukan. Baik itu pada tataran kebijakan maupun pada tataran teknis,"* katanya.
Baca Juga:
Kementerian ESDM Per 17 Oktober, Terbitkan 4.700 Izin Pengusahaan Air Tanah
Hingga saat ini, Syahrial mengatakan Muhammadiyah akan terus memastikan berbagai upaya untuk mengelola tambang dengan baik. Menurut dia, pengelolaan tambang selama ini selalu dianggap bermasalah. Namun, kata dia, masyarakat juga perlu tahu manfaat tambang.
"Kami juga percaya dan melihat bagaimana kalau tambang itu dikelola dengan baik dan benar," katanya.
[Redaktur: Alpredo Gultom]
Ikuti update
berita pilihan dan
breaking news WahanaNews.co lewat Grup Telegram "WahanaNews.co News Update" dengan install aplikasi Telegram di ponsel, klik
https://t.me/WahanaNews, lalu join.
