“Apa yang ingin kita sampaikan adalah perlunya efisiensi. Pemerintah harus fokus pada program prioritas untuk masyarakat, menggeser program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih untuk direlokasi untuk menunjang produktifitas perekonomian demi mengatasi kebutuhan energi dan bahan pokok dan ketahanan subsidi kebutuhan pokok masyarakat," ujar Arnod, Senin (16/03/2026) di Jakarta.
Ia juga menyoroti perlunya pengendalian belanja negara, termasuk pembatasan perjalanan dinas di kementerian dan lembaga agar defisit anggaran tetap dapat dijaga di bawah 3 persen.
Baca Juga:
Perang AS - Israel dan Iran: KSPSI Tegaskan Alarm Nasional, Jaga Stabilitas Ekonomi dan Lindungi Pekerja
Selain itu, Arnod menilai koordinasi antar kementerian dan lembaga perlu diperkuat karena selama ini sering kali masing-masing pejabat membawa agenda sendiri yang tidak selalu sejalan dengan visi besar pemerintah.
“Perlu koordinasi yang lebih baik antar kementerian dan lembaga. Jangan sampai masing-masing pejabat membawa agenda sendiri atau hanya melaporkan hal-hal yang baik kepada Presiden, sementara di lapangan masih banyak benturan kepentingan yang tidak sejalan dengan visi Presiden,” katanya.
Ketua Umum Federasi Serikat Pekerja Percetakan dan Penerbitan Media Informasi (FSP PPMI KSPSI), Arnod Sihite juga menilai efisiensi perlu dilakukan terhadap berbagai program pemerintah yang dinilai kurang efektif atau terlalu gemuk menambah beban keuangan negara termasuk evaluasi terhadap sejumlah posisi di Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
Baca Juga:
Presiden Diminta Tinjau Ulang Impor 105.000 Mobil dari India, KSPSI: Jangan Korbankan Industri Nasional
“Program pemerintah yang tidak efektif harus dievaluasi. Termasuk posisi pejabat di BUMN yang kadang bukan dari bidangnya dan hanya sekadar titipan,” ujarnya.
Di sisi lain, Arnod menekankan bahwa pemerintah juga perlu memperhatikan faktor ekonomi global seperti pergerakan harga minyak, inflasi, dan kondisi pasar saham untuk menjaga stabilitas ekonomi nasional demi mempertahankan kepercayaan investor.
Ia juga mendorong pemerintah untuk memperluas peluang ekspor, memperkuat penggunaan produk dalam negeri, serta memastikan cadangan devisa dikelola secara produktif.
