WahanaNews.co, Jakarta – Wakil Ketua Umum (Waketum) Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Arnod Sihite meminta pemerintah segera melakukan langkah antisipatif melalui efisiensi anggaran dan penguatan koordinasi antar kementerian dan lembaga guna menjaga defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tetap berada di bawah 3 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB).
Pernyataan tersebut disampaikan Arnod menanggapi paparan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto yang mengungkapkan kemungkinan defisit APBN melampaui batas 3 persen akibat tekanan global seperti konflik geopolitik dan lonjakan harga minyak dunia.
Baca Juga:
Perang AS - Israel dan Iran: KSPSI Tegaskan Alarm Nasional, Jaga Stabilitas Ekonomi dan Lindungi Pekerja
Dalam sidang kabinet yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto, Airlangga menjelaskan pemerintah telah menghitung sejumlah skenario yang dapat mempengaruhi posisi defisit anggaran.
“Artinya, dengan berbagai skenario ini, defisit yang 3 persen itu sulit untuk kita pertahankan kecuali kita mau memotong belanja dan memotong pertumbuhan (ekonomi),” ujar Airlangga dalam sidang kabinet pada Jumat, 13 Maret 2026, sebagaimana dikutip dari kanal YouTube Sekretariat Presiden.
Airlangga memaparkan bahwa perhitungan tersebut mempertimbangkan berbagai faktor seperti konflik di Timur Tengah, kenaikan harga minyak dunia, pelemahan nilai tukar rupiah, serta kondisi pertumbuhan ekonomi nasional.
Baca Juga:
Presiden Diminta Tinjau Ulang Impor 105.000 Mobil dari India, KSPSI: Jangan Korbankan Industri Nasional
Dalam salah satu skenario, harga minyak mentah Indonesia (ICP) diperkirakan mencapai US$86 per barel, nilai tukar rupiah sekitar Rp17.000 per dolar AS, dan pertumbuhan ekonomi berada di kisaran 5,3 persen. Dalam kondisi ini, defisit APBN diperkirakan mencapai 3,18 persen terhadap PDB.
Sementara pada skenario paling pesimistis, harga minyak dunia dapat menembus US$115 per barel, nilai tukar rupiah melemah hingga Rp17.500 per dolar AS, serta pertumbuhan ekonomi berada di sekitar 5,2 persen. Dalam situasi tersebut, defisit anggaran berpotensi meningkat hingga 4,06 persen terhadap PDB.
Menanggapi hal tersebut, Arnod Sihite yang juga Anggota Tripartit Nasional itu menilai pemerintah perlu segera memperkuat langkah efisiensi anggaran serta memprioritaskan program yang benar-benar berdampak langsung bagi masyarakat.
“Apa yang ingin kita sampaikan adalah perlunya efisiensi. Pemerintah harus fokus pada program prioritas untuk masyarakat, menggeser program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih untuk direlokasi untuk menunjang produktifitas perekonomian demi mengatasi kebutuhan energi dan bahan pokok dan ketahanan subsidi kebutuhan pokok masyarakat," ujar Arnod, Senin (16/03/2026) di Jakarta.
Ia juga menyoroti perlunya pengendalian belanja negara, termasuk pembatasan perjalanan dinas di kementerian dan lembaga agar defisit anggaran tetap dapat dijaga di bawah 3 persen.
Selain itu, Arnod menilai koordinasi antar kementerian dan lembaga perlu diperkuat karena selama ini sering kali masing-masing pejabat membawa agenda sendiri yang tidak selalu sejalan dengan visi besar pemerintah.
“Perlu koordinasi yang lebih baik antar kementerian dan lembaga. Jangan sampai masing-masing pejabat membawa agenda sendiri atau hanya melaporkan hal-hal yang baik kepada Presiden, sementara di lapangan masih banyak benturan kepentingan yang tidak sejalan dengan visi Presiden,” katanya.
Ketua Umum Federasi Serikat Pekerja Percetakan dan Penerbitan Media Informasi (FSP PPMI KSPSI), Arnod Sihite juga menilai efisiensi perlu dilakukan terhadap berbagai program pemerintah yang dinilai kurang efektif atau terlalu gemuk menambah beban keuangan negara termasuk evaluasi terhadap sejumlah posisi di Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
“Program pemerintah yang tidak efektif harus dievaluasi. Termasuk posisi pejabat di BUMN yang kadang bukan dari bidangnya dan hanya sekadar titipan,” ujarnya.
Di sisi lain, Arnod menekankan bahwa pemerintah juga perlu memperhatikan faktor ekonomi global seperti pergerakan harga minyak, inflasi, dan kondisi pasar saham untuk menjaga stabilitas ekonomi nasional demi mempertahankan kepercayaan investor.
Ia juga mendorong pemerintah untuk memperluas peluang ekspor, memperkuat penggunaan produk dalam negeri, serta memastikan cadangan devisa dikelola secara produktif.
“Selain efisiensi, pemerintah juga harus mendorong pertumbuhan ekonomi nasional dengan mencari peluang ekspor yang lebih besar, mencintai produk-produk Indonesia, menggerakkan UMKM dan tidak menimbun dolar yang dapat mengakibatkan pelemahan rupiah dan memicu inflasi tinggi. Dengan langkah tersebut kita dapat memperkuat ekonomi nasional sekaligus menjaga kepercayaan investor,” kata Arnod.
Arnod berharap berbagai persoalan ekonomi yang dihadapi pemerintah saat ini dapat segera diselesaikan melalui kebijakan yang tepat, efisien, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat luas.
[Redaktur: Amanda Zubehor]
