AAPP,
sebuah kelompok aktivis Myanmar, mengatakan, lebih dari 3.300 ditahan.
"Pernyataan
tidak mencerminkan keinginan orang mana pun," tulis Nang Thit Lwin dalam
komentarnya di sebuah berita di media domestik Myanmar tentang kesepakatan
ASEAN.
Baca Juga:
Bertahan di Rakhine, Etnis Rohingya Seolah Hidup Tanpa Harapan
"Untuk
membebaskan narapidana dan tahanan, untuk bertanggung jawab atas nyawa yang
meninggal, untuk menghormati hasil pemilihan dan memulihkan pemerintahan sipil
yang demokratis," imbuhnya.
Aaron
Htwe, pengguna Facebook lainnya, menulis: "Siapa yang akan membayar
harga untuk lebih dari 700 nyawa tak berdosa."
Militer
telah mempertahankan kudeta tersebut dengan menuduh bahwa kemenangan telak oleh
partai Suu Kyi pada pemilihan November adalah penipuan, meskipun komisi
pemilihan menolak keberatan tersebut.
Baca Juga:
Aung San Suu Kyi Divonis 6 Tahun Penjara
Pertemuan
ASEAN adalah upaya internasional terkoordinasi pertama untuk meredakan krisis
di Myanmar, negara miskin yang bertetangga dengan China, India, dan Thailand
dan telah mengalami kekacauan sejak kudeta.
Selain
protes, kematian dan penangkapan, pemogokan nasional telah melumpuhkan kegiatan
ekonomi.
Pemerintah
Persatuan Nasional (NUG) paralel Myanmar, yang terdiri dari tokoh-tokoh
pro-demokrasi, sisa-sisa pemerintahan Suu Kyi yang digulingkan, dan perwakilan
kelompok etnis bersenjata, mengatakan pihaknya menyambut baik konsensus yang
dicapai tetapi mengatakan junta harus berpegang pada janjinya.
