Pada 2018 dan 2019, pemimpin Korea Utara Kim Jong Un dan Presiden AS saat itu Donald Trump bertemu tiga kali, tetapi pertemuan itu gagal membuat kemajuan atas seruan AS agar Pyongyang menyerahkan senjata nuklirnya dan tuntutan Korea Utara untuk pengakhiran sanksi.
Thomas-Greenfield mengatakan pemerintahan Presiden Joe Biden "siap untuk terlibat dalam diplomasi yang serius dan berkelanjutan" (dengan Korea Utara).
Baca Juga:
BP2MI: Sektor Penempatan PMI ke Korea Selatan Bertambah, Ini Bidangnya
Beberapa anggota dewan Eropa - Prancis, Estonia dan Irlandia - juga mendesak Korea Utara untuk "terlibat secara bermakna" dengan tawaran dialog yang disampaikan berulang kali oleh Amerika Serikat dan Korea Selatan.
Korea Utara pada Selasa (19/10) melakukan uji coba rudal balistik baru yang lebih kecil dari kapal selam.
Langkah Korut itu mendorong Amerika Serikat dan Inggris pada Rabu untuk mengangkat masalah ini di Dewan Keamanan PBB yang beranggotakan 15 negara.
Baca Juga:
Jadi Tokoh Inspiratif Dunia, Biografi Jokowi Tulisan Dirut PLN Terbit di Korea
"(Uji coba rudal) itu adalah yang terbaru dari serangkaian provokasi sembrono," kata Thomas-Greenfield kepada wartawan.
"Ini adalah kegiatan yang melanggar hukum. Mereka melanggar beberapa resolusi Dewan Keamanan. Dan itu tidak dapat diterima," ujarnya. [qnt]
Ikuti update
berita pilihan dan
breaking news WahanaNews.co lewat Grup Telegram "WahanaNews.co News Update" dengan install aplikasi Telegram di ponsel, klik
https://t.me/WahanaNews, lalu join.
